Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) sebagai upaya untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2024. Pencanangan ini mengusung tema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045” dan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung (HIM) Tahun 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, jajaran Dewan Komisioner OJK, anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia, serta pimpinan dan asosiasi industri jasa keuangan. Lebih dari 1.300 peserta, yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, dan anggota komunitas lainnya, turut serta dalam acara tersebut.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa program GENCARKAN dirancang sebagai upaya kolaboratif nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengorkestrasi gerakan ini guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Menurut Mahendra, program GENCARKAN ini didasarkan pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini mencapai 75,02 persen, sementara indeks literasi keuangan sebesar 65,43 persen.
“Hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kami yakin bahwa penguatan keduanya merupakan kunci untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar, yang akan berdampak pada pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk peningkatan penyaluran pembiayaan. Jika ini terus kita dorong, maka akan memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mahendra.
Selain itu, OJK juga mencatat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online, serta adanya kelompok masyarakat rentan secara finansial yang memerlukan perhatian khusus, seperti perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, masyarakat 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.
Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang lebih progresif serta melindungi masyarakat, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga pelaku usaha jasa keuangan, untuk berkolaborasi menjalankan GENCARKAN secara masif dan merata di seluruh daerah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga bertindak sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), menambahkan bahwa GENCARKAN merupakan salah satu bentuk nyata dari kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Airlangga juga mengapresiasi inisiatif OJK dalam menciptakan terobosan percepatan dan pemerataan literasi dan inklusi keuangan melalui program GENCARKAN.
“DNKI selalu bersama OJK mendorong semua pihak—Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, industri, masyarakat, akademisi, serta media—untuk berpartisipasi dan berkolaborasi mensukseskan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini. Kami yakin bahwa literasi dan inklusi keuangan akan membantu jutaan masyarakat kita keluar dari kemiskinan dan pada akhirnya akan mengubah kemajuan perekonomian Indonesia,” kata Airlangga.
