Media Sosial dan Kekuatan Rakyat, Restore Power to the People !

- Penulis

Senin, 3 Maret 2025 - 05:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suara Utama.- Media sosial memiliki kekuatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, interaksi sosial, dan politik.

Komunikasi: Media sosial memudahkan komunikasi jarak jauh dengan teman dan keluarga ; Media sosial menjadi alat komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan program, mendengar aspirasi warga, dan menghadirkan solusi.

Interaksi sosial : Media sosial memperluas pergaulan dan mempermudah mengekspresikan diri ; Memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Media Sosial dan Kekuatan Rakyat, Restore Power to the People ! Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politik : Media sosial memiliki kekuatan dalam proses pembentukan opini masyarakat ; Dapat menggerakkan massa dan memengaruhi proses politik secara langsung ;  Memungkinkan pemerintah untuk memantau aktivitas kolektif yang muncul secara Daring.

Manfaat lain Media sosial: dapat menjadi media hiburan ; dapat menjadi akses informasi yang mudah; dapat meningkatkan keterampilan sosial ; dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi;dapat menjadi media untuk melakukan usaha atau bisnis; dapat menjadi media untuk melakukan pemasaran.

Namun, Media sosial juga dapat digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan kekuasaan dan / atau menjatuhkan kekuasaan.

Gerakan yang melibatkan pengguna Facebook—facebookers—ini setelah beberapa waktu lalu bergerak cepat dalam mendukung Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang ditahan karena berseteru dengan rumah sakit. Prita ditahan karena mengirim e-mail keluhan ke beberapa teman.

Peran internet, Julianne Schultz dalam Universal Suffrage ? Technology and Democracy mengatakan, kemampuan adaptif teknologi memiliki kapasitas untuk memengaruhi kemampuan masyarakat berfungsi di sebuah masyarakat demokrasi.

Itu sebabnya teknologi berpotensi memengaruhi hakikat demokrasi itu sendiri.

Dengan hadirnya internet, misalnya melalui mailing list, topik diskusi atau percakapan yang semula berkisar soal ilmu pengetahuan meluas. Informasi dari politik, teknik, hingga erotik hadir di sini.

Wilayah publik menggantikan matriks demokrasi politik seperti di kafe, taman, sudut jalan, yang diistilahkan Jurgen Habermas sebagai ruang publik.

Dalam melihat emansipasi politik, penggunaan kata ”publik”, ”berbicara”, dan pertemuan ”tatap muka” cukup membingungkan dan kompleks. Selain hal itu hanya berupa ”kedipan elektronik”, juga karena piksel-piksel itu dikirim individu dari lokasi-lokasi berbeda, jauh, dan mungkin belum pernah bertemu.

Namun, ruang publik, apalagi dengan Web 2.0, juga bisa diciptakan dan berlangsung melalui tampilan elektronik di layar monitor.

Di Indonesia, setelah lebih dari tiga dekade rezim Soeharto menikmati kontrol yang hampir mutlak atas ruang media, komunikasi dan informasi. Internet telah menjadi alat penting mengakhiri era ini.

Pelengseran rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto ke Orde Reformasi sedikit banyak juga dipengaruhi gelombang informasi lewat internet.

Peran internet sebagai media alternatif saat media dalam negeri dihantui ketakutan pascapemberedelan Tempo, Editor, dan DeTIK cukup signifikan.

Beberapa situs, Apakabar, Indonews, Joyonews, Pijar Online dan Tempo Interaktif, memberi warna percepatan penyebaran informasi politik yang kontroversial dan kritis saat itu.

Situs-situs itu lebih cepat menebar berita daripada media massa lain.

Media sosial: Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran media sosial amat terasa. Banyak orang yang sudah lama tak bertemu dipertemukan melalui Media Sosial seperti Facebook dan lainnya.

Pertemuan yang semula bersifat online berlanjut ke ”kopi darat”. Beragam reuni digelar, dari teman kuliah hingga kawan sekolah. Di sini terlihat, pertemanan yang bersifat online bisa menjadi offline bilamana ada keterkaitan yang mengikat dalam pertemanan offline.

Misalnya teman sekolah, kawan di kampus, komunitas tertentu, maupun rekan kerja. Bentuk pertemanan tanpa latar belakang seperti itu tidak dapat dikategorikan pertemanan yang nyata.

Ketika banyak seruan melalui Media sosial mengenakan pita hitam sebagai ”kelanjutan” dukungan terhadap KPK, diakui atau tidak, seruan tidak banyak dilakukan. Sebab, bentuk persetujuan dukungan lewat Media sosial amat mudah. Terima notifikasi, lalu tinggal klik apakah kita setuju atau tidak gerakan itu.

BACA JUGA :  Petani Desa Tegalwatu Bersuara, Proses Pergantian PJ Terindikasi Cacat Hukum

Berbeda dengan realitas. Pita harus dicari bahkan dibeli, untuk demo bersama tentu juga butuh dana, sehingga akhirnya hanya sebatas dukungan online saja.

Namun, bukan berarti Media sosial dapat diabaikan. Jika ada pihak yang pandai menggerakkan komunitas yang online menjadi offline, apalagi dengan mengusung isu satu ”musuh bersama”, bukan tidak mungkin Media sosial dapat menjadi kendaraan meraih simpati publik, yang meluas memicu kekuatan rakyat.

Karena itu, sebelum itu terjadi, galangan opini maupun isu yang mengemuka melalui Media sosial tetap perlu menjadi perhatian. Setidaknya, kalau tak menggerakkan rakyat ke jalan, demokrasi melalui ”kedipan layar elektronik” tetap lebih berbiaya murah dan potensi kerusakan yang dihasilkan tak semenakutkan jika ratusan ribu orang berkumpul untuk berdemo.

Itu bisa dikatakan, kedewasaan demokrasi sebenarnya, berpendapat tanpa harus dengan kekerasan.

Di tengah-tengah menyusutnya kepercayaan masyarakat terhadap pers, teks di Facebook, Twitter, YouTube, maupun aplikasi/laman internet lain memunculkan energi politik baru.

Energi tersebut mengemukakan relasi antara teknologi media sosial, politik, dan kehidupan publik. Media sosial memiliki kekuatan dalam proses pembentukan opini masyarakat.

Media sosial memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi untuk pemerintah. Yang bobrok akan digilas komentar negatif warganet. Masyarakat berhak mengkritik pemerintahan.

Seperti yang tertulis dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Bukan Berarti Lepas

Dengan kebebasan ini kita juga harus mampu menentukan pendapat yang akan kita lontarkan di media sosial. Jangan sampai di era keterbukaan ini menjadi tren untuk memberitakan berita hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Maka, jadilah rakyat yang kritis, cerdas dan mempertanggungjawabkan setiap argumen.

Informasi penting disajikan secara kronologis

Ibarat sebilah pedang di tangan yang benar, media sosial akan bermanfaat menumpas kejahatan dan menegakkan hukum.

Sementara di tangan yang tidak tepat justru disalahgunakan untuk tujuan yang membahayakan orang lain. Perilaku bermedia sosial sangat ditentukan oleh penggunanya. Tahun 2019 menjadi tahun peperangan politik yang memanas. Masyarakat dituntut lebih selektif dalam mencerna isi berita di media sosial.

Dunia nyata seolah menjadi media sosial dan media sosial kini semakin nyata. Pandangan media sosial kini dianggap nyata oleh masyarakat, tanpa melihat pembenaran di dunia nyata. Di era ini siapa yang paling berpengaruh di media sosial ialah pemenangnya, maka jadilah cerdas.

Ganasnya Media Sosial

Masyarakat Indonesia tumbuh menjadi masyarakat digital dan apapun bisa di posting di dunia digital. Pola pikir masyarakat dapat membangun sistem demokrasi bagi pemerintah dan kekuasaan.

Jadi tak heran para politisi sekarang sudah memainkan media sosial sebagai alat pencitraannya. Dunia dan kerja nyata tak lagi menjadi prioritas di era digital melainkan pencitraan publik di media sosial.

Ya politisi yang tidak ikut terjun dan bermain cantik di media sosial akan tersingkir. Tapi politisi yang trend di media sosial menjadi pujaan bak dewa. Meskipun, di dunia nyata tak sebagus pencitraan di media sosial.

Kekuatan masyarakat kini mulai tampak, dunia ada di genggaman mereka. Maka politisi saat ini akan sibuk menjaga citra di media sosial, kekuatan terkuat ada ditangan rakyat didukung dengan adanya sosial media yang menjadi alat pemantau kuasa.

Pemerintah yang tidak becus akan hancur. Karena rakyat dalam hitungan detik akan membombardir pemerintah yang tidak mampu mengurus rakyatnya.

Sekian semoga bermanfaat.

Penulis : Tonny Rivani

Berita Terkait

Bumdes Desa Mudo Diduga Mangkrak, Kolam Lele Senilai Rp 85 Juta Tak Beroperasi Maksimal
Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 
Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 
Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe
Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif
Polsek Tabir Bergerak Cepat Usai Viral Dugaan Penampungan Emas Ilegal Milik Badi
Dakwah Dan Aktivitas Amar Ma’ruf Nahi Munkar  
Program Rehabilitasi Lapas IIB Bangko Berakhir, 20 WBP Tunjukkan Hasil Positif Pemulihan
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:28 WIB

Bumdes Desa Mudo Diduga Mangkrak, Kolam Lele Senilai Rp 85 Juta Tak Beroperasi Maksimal

Jumat, 5 Desember 2025 - 19:21 WIB

Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 

Jumat, 5 Desember 2025 - 18:08 WIB

Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 

Jumat, 5 Desember 2025 - 12:32 WIB

Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe

Jumat, 5 Desember 2025 - 11:26 WIB

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif

Kamis, 4 Desember 2025 - 19:29 WIB

Dakwah Dan Aktivitas Amar Ma’ruf Nahi Munkar  

Kamis, 4 Desember 2025 - 19:14 WIB

Program Rehabilitasi Lapas IIB Bangko Berakhir, 20 WBP Tunjukkan Hasil Positif Pemulihan

Kamis, 4 Desember 2025 - 16:12 WIB

Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia

Berita Terbaru