LDII Bahas Pemilu Beretika Saat Temui DKPP

- Penulis

Sabtu, 17 Juni 2023 - 21:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Jakarta – Terkait persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada November 2023 mendatang, DPP LDII bersilaturrahim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, di Menteng, Jakarta, pada Jumat (16/6). Dalam Pertemuan itu, DKPP RI mengajak LDII berpartisipasi untuk mendorong pemilu yang beretika.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengungkapkan DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk mengamankan Pemilu agar berintegritas, serta menjaga integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak melanggar etika.

“Ada ribuan anggota KPU di seluruh Indonesia yang kami awasi dengan empat kantor KPU di setiap kabupaten kota,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 LDII Bahas Pemilu Beretika Saat Temui DKPP Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengungkapkan DKPP juga memiliki kewenangan yang besar dan bersifat absolut dalam menegakkan etika penyelenggaraan pemilu. “Bahkan, kewenangan DKPP bisa menghentikan penyelenggaraan pemilu jika ada pelanggaran pidana,” lanjutnya.

Melihat tanggung jawab DKPP yang begitu besar, Heddy Lugito mengajak LDII untuk bekerja sama dalam mewujudkan pemilu yang beretika. “Harapan saya terhadap LDII agar bisa mengawal Pemilu untuk bupati, gubernur, hingga presiden. Karena saya khawatir bila Pemilu tidak berjalan dengan baik bangsa Indonesia akan hancur,” ujarnya.

BACA JUGA :  Mendagri Tito Dukung Pembentukan Dana Abadi Banyuwangi: Jadi Buffer Zone Keuangan Daerah

Senada dengan Heddy, Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa mengharapkan LDII dapat membantu tugas DKPP untuk menanamkan akhlak yang baik, sehingga dapat mewujudkan bangsa yang beretika. “Kita bisa bersinergi membangun etika keindonesiaan yang berbasis pada nilai-nilai universal dan keagamaan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP LDII, Singgih Tri Sulistiyono mengungkapkan antara LDII dengan DKPP memiliki kesamaan tugas dan tanggung jawab untuk menanamkan etika kepada masyarat. “LDII sebagai lembaga keagamaan punya tanggung jawab untuk menanamkan etika, baik etika keagamaan ataupun etika kebangsaan, yang dalam konteks ini etika dalam pemilu,” ungkapnya.

Singgih berharap melalui kegiatan ini, LDII dapat menjadi mitra strategis DKPP untuk menyukseskan jalannya pemilu di Indonesia dengan menjaga kode etik penyelenggaraan pemilu. “Kita punya tugas yang sangat besar yaitu memberikan pendidikan politik kepada segenap warga LDII. Kita dengan DKPP punya basis kesamaan dalam menanamkan etika,” tutupnya.

Kunjungan tersebut merupakan rangkaian Road to Rakernas LDII. Untuk itu, Singgih mengundang Ketua DKPP RI untuk menghadiri Rakernas LDII yang akan diselenggarakan pada November mendatang.

Berita Terkait

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi
Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan
Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir
Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi
Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:32 WIB

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:46 WIB

Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:16 WIB

Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:12 WIB

Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir

Jumat, 12 Desember 2025 - 21:53 WIB

Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi

Jumat, 12 Desember 2025 - 17:49 WIB

Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus

Jumat, 12 Desember 2025 - 13:50 WIB

Jumat Bersih, Pemdes Bersama Warga Gotong Royong Membersihkan Lokasi Objek Wisata

Berita Terbaru

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB