SUARA UTAMA, Kediri – Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Tutus Novita Dewi melakukan Audiensi dengan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, Kamis (09/03). Dalam kunjungannya, Tutus didampingi 2 orang staf, yaitu Ulan (Kepala Bagian Kepesertaan) & Fatoni (Kepala Bidang SDM & Humas).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah suatu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.
Tutus yang asli orang Kediri memiliki pengalaman sebagai Kepala BPJS, antara lain di Gresik (membawahi 2 Kabupaten), Banjarmasin (membawahi 7 Kab.-Kota), Kendari (membawahi 8 Kab.-Kota). Maka dengan segudang pengalamannya dia mentargetkan pada tahun 2024 nanti seluruh pegawai/ karyawan di instansi pemerintah maupun swasta sudah tercover dalam kartu JKN. Di Kota Kediri sendiri yang belum memiliki kartu JKN tinggal 1,8 %. “Kami juga berharap agar masyarakat tidak lagi kesulitan dalam hal akses pelayanan kesehatan”, terang Tutus.
Selain itu, kerepotan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dipermudah dengan hanya menggunakan E-KTP. Pengalaman kendala teknis dalam program sebelumnya menjadi pelajaran untuk diperbaiki agar tidak terjadi lagi di masa-masa sekarang. “Kami berupaya memastikan kepada pihak RS maupun faskes lainnya agar mereka memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat dalam hal Kesehatan”, ungkap Tutus.
Ketua Ponpes Wali Barokah H.Sunarto menyambut baik kunjungan Kepala BPJS Kesehatan. Dengan kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan seluas-luasnya bagi warga masyarakat khususnya di internal pondok. Setidak-tidaknya masyarakat mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilalui ketika mereka menderita sakit yang memerlukan biaya yang cukup tinggi. H.Sunarto berharap masyakarat yang sedang dalam kondisi kurang sehat tidak dibebani perkara yang rumit dalam hal administrasi yang menjadikan perasaan dongkol. “Tapi alhamdulillah dari waktu ke waktu pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun faskes lainnya semakin baik dan memuaskan”, katanya.
H.Sunarto melanjutkan dalam penjelasannya, Ponpes Wali Barokah yang berada di bawah naungan ormas LDII, dalam benak pikiran warga pondok senantiasa berupaya untuk mentaati aturan dari pemerintah yang sah. Akan tetapi problem-problem yang muncul di masyarakat hendaknya dapat dicarikan solusi terbaik, misalkan masalah besaran iuran. Karena seperti lazimnya di pesantren lain, orang-orang yang berada di pondok kebanyakan adalah orang-orang yang mengabdi yang tidak mengharapkan sesuatu yang berlebih, apalagi mendapatkan upah semisal UMR. “Sejak awal bertugas di pondok niat kami adalah beramal soleh, yaitu amal yang benar, yakni selaras dengan syariat Islam, tanpa pamrih mendapatkan imbalan/ balasan, namun tulus semata-mata mengharap ridla Allah Ta’ala”, pungkasnya.
Menutup kunjungan di pondok, H.Sunarto mengajak Kepala BPJS Kesehatan melihat dari dekat fasilitas PLTS Rooftop yang dimiliki pondok. Selain itu juga memberikan Buku Rekap Kegiatan Ponpes Wali Barokah Tahun 2022 yang berisikan tentang informasi seputar kunjungan tamu, kegiatan internal maupun eksternal.
