Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 

- Publisher

Sabtu, 14 November 2026 - 18:42 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

 

SUARA UTAMA, Probolinggo – Proyek irigasi yang tersebar di sekitar 7 titik di kabupaten dan Kota Probolinggo Jawa Timur Terindikasi melanggar aturan dan undang-undang. Proyek berlokasi di Desa Banjar Sawah, Clarak, Banjar Sari, Semberbendo, Sumberkedawung, Kelurahan Tirwung Lor dan kelurahan Kedunggaleng. 13/11/2026.

Proyek irigasi diduga dari pemerintah pusat untuk provinsi Jawa Timur dengan anggaran sekitar Rp. 80 Milyar. Salah satunya di alokasikan ke wilayah kabupaten dan kota Probolinggo. Proyek tersebut sebagian sudah mulai di kerjakan dan sebagian belum. Pantauan media di lapangan, diduga dengan sengaja tidak memasang Papan informasi Proyek dan pekerja tidak menggunakan K3.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mirisnya, Proyek irigasi di garap diduga belum terbit SPK antara Subkon dengan PT. NK dan PT. NK dengan pemerintah Pusat. Olehkarenanya, terindikasi melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 27 dan Pasal 52. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 dan Pasal 21. Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 (jo. Undang undang nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3.

Tidak memasang papan informasi proyek (papan nama proyek) pada pekerjaan proyek pemerintah terindikasi melanggar prinsip transparansi dan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden (Perpres) / Peraturan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BACA JUGA :  Uskup Timika Bernadus Pemberkatan Goa Maria di Paroki Idakebo

Berkaitan dengan dugaan tidak memakai dan tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya dalam UU Cipta Kerja).

Seseorang yang di temui media sebut saja “MH” yang mengaku dirinya mempunyai lahan pertanian di Sekitar lokasi proyek irigasi wilayah kecamatan leces. Ia mengaku bingung dan timbul pertanyaan siapa pemenang tender nya?., Kontrak nya mulai kapan dan berakhir kapan?. Nominal besarnya anggaran nya berapa?. Dan sunberdananya dari mana?.. Ia mengaku tidak melihat papan informasi proyek dan terkesan menutup informasi publik.

BACA JUGA :  Pasca Pemberitaan Pabrik PT Sasa Inti Gending Bersihkan Sampah di Area Irigasi, Petani Meminta OPD melakukan Investigasi

“Kami juga bingung mas, Tidak terlihat papan nama proyek. Ini bisa di katakan Proyek tidak jelas. Dari mana sunberdananya?.. berapa Nominal nya?.. PT atau CV pemenang tender dan pengawas nya tidak di ketahui?..Kapan mulai kontrak dan sampai kapan berakhirnya kontrak. ?. kami tidak tau,apa memang begitu yaa?.. petani seperti saya tidak wajib tau begitu?..”Ucap nya.

Melalui jejaring sosial whatsap via chat, Media mengkonfirmasi “HYN” salah satu oknum yang diduga sebagai pelaksana PT. NK. Konfirmasi media berkaitan dengan SPK, K3 dan Papan informasi proyek. Namun, Hingga berita ini di tayangkan belum ada jawaban. Media akan melakukan pengawalan dan investigasi dengan maksud dan tujuan menjaga transparansi, akuntabilitas dan melindungi kepentingan publik.

Penulis : Ali Misno

Berita Terkait

Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa
Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
PKDI Apresiasi Bank Jatim Namun Meminta Segera di realisasikan, DPMD Kab. Probolinggo Masih Akan Mengkaji 
10.086 Titik Lampu Jalan Segera Terangi Lamongan, Pemkab Gandeng PT PII Lewat Skema KPBU
Pak YES Raih Memorandum Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lamongan
Siap Penuhi Permintaan Bank Jatim Cabang Kraksaan,  PKDI Kab. Probolinggo Sebut Maintenance Layanan Berdampak Pada Pencairan dan LPJ
Berita ini 20 kali dibaca

Komentar

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:42 WIB

Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 

Sabtu, 14 November 2026 - 10:28 WIB

Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026

Kamis, 12 November 2026 - 18:41 WIB

Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa

Kamis, 12 November 2026 - 13:06 WIB

Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga

Kamis, 12 November 2026 - 11:12 WIB

PKDI Apresiasi Bank Jatim Namun Meminta Segera di realisasikan, DPMD Kab. Probolinggo Masih Akan Mengkaji 

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp