Siap Penuhi Permintaan Bank Jatim Cabang Kraksaan,  PKDI Kab. Probolinggo Sebut Maintenance Layanan Berdampak Pada Pencairan dan LPJ

SUARA UTAMA, Probolinggo – Sekjen Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) kabupaten Probolinggo Jawa Timur ikut angkat bicara atas Maintenance layanan bank Jatim menjelang akhir tahun 2026. PKDI juga menanggapi permintaan pimpinan Bank Jatim cabang Kraksaan, terkait pengajuan permohonan pembukaan blokir Siltap dari 4 kali angsuran menjadi 2 kali angsuran. 12/11/2026.

PKDI kabupaten Probolinggo menilai, Maintenance layanan yang belum bisa di pastikan kapan sistem Siskundes online milik bank Jatim bisa di akses. dampak nya cukup signifikan dan krusial bagi pemerintah desa khususnya di kabupaten Probolinggo. Dampak tersebut bukan hanya pada pencairan sisa anggaran DD, ADD dan Afirmasi. Namun, Juga berdampak pada SPJ/LPJ.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekjen PKDI kabupaten Probolinggo “Muhammad Iqbal Ali Warsa” kepada media menegaskan bahwa, adanya perbaikan sistem khususnya CMS Siskundes/Majapahit bank Jatim menjelang akhir tahun 2026, bukan hanya berdampak pada Pencairan sisa anggaran. Namun, juga berdampak pada SPJ/LPJ. Menurutnya akhir tahun 2026 merupakan periode krusial (closing window).

“Maintenance layanan bank Jatim menjelang akhir tahun 2026, bukan hanya berdampak pada Pencairan sisa anggaran. Namun, juga berdampak pada LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Penyusunan SPJ juga terhambat. Karena akhir tahun 2026, merupakan periode krusial (closing window) seluruh administrasi keuangan desa wajib selesai sebelum batas waktu penutupan kas daerah. “Tegas nya.

Ia mendesak Bank Jatim cabang Kraksaan segara berkoodinasi dengan Dinas PMD kabupaten Probolinggo untuk mencarikan solusi yang tepat dan cepat. Dengan harapan agar pencairan tepat waktu, SPJ/LPJ tidak molor dan tidak ada hambatan pada pencairan tahun depan (2027).

“Kami berharap kepada pihak bank Jatim cabang Kraksaan dan Dinas PMD kabupaten Probolinggo segera melakukan koordinasi untuk mengambil kebijakan mengingat waktu sudah mepet. Jika tidak segera mengambil kebijakan, maka kami sebagai pemerintah desa yang jadi korban. Biasa SPJ/LPJ selesai tepat waktu, molor jadinya. “Papar nya.

Ia juga menyinggung terkait permintaan surat permohonan pembukaan blokir Siltap aparatur desa se kabupaten Probolinggo. Atas nama paguyuban PKDI menyatakan siap untuk mengajukan nya secara tertulis. Ia berharap pemblokiran tersebut segara di buka maksimal bulan Desember 2026. Mengingat kondisi ekonomi yang sedang sulit.

“Permintaan Pimpinan Bank Jatim untuk mengajukan permohonan pembukaan blokir secara tertulis, kami akan segera penuhi itu, Kami berharap pembukaan blokir Siltap dari 4 kali angsuran menjadi 2 kali angsuran, segera di realisasikan setelah surat kami masuk ke bank Jatim. Mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik baik saja. Sementara kami sebagai ujung tombak pemerintah. “Imbuhnya.

Penulis : Ali Misno