Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa

SUARA UTAMA, Probolinggo – Pemerintah kabupaten Probolinggo Jawa Timur terindikasi kalah dengan pemerintah desa perihal Keterbukaan informasi publik sebagaimana di atur oleh undang undang nomor 14 tahun 2008. Berdasarkan pantauan media di lapangan 3 proyek besar yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah tidak di temukan “Prasasti”. 12/11/2026.

Proyek pembangunan infrastruktur di tingkat desa yang hanya menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan juta rupiah, semua nya terpasang “prasasti” Dengan pasang nya “prasasti” menunjukkan bahwa pemerintah desa patuh dan tunduk pada undang undang keterbukaan informasi publik. Sementara Pemerintah kabupaten Probolinggo terkesan mengabaikan undang undang tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tiga proyek besar yang diduga tidak terpasang “prasasti”. Pertama, pembangunan Gapura batas kota Kraksaan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp.739.498.859,24 Sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025. Kedua , Proyek pembangunan Gedung pusat oleh oleh samping Islamic center Kraksaan, yang menghabiskan anggaran sekitar Rp. 1.564.720.000 (atau sekitar Rp 1,5 miliar) sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024.

Ketiga, proyek pembangunan Gedung Graha Kedaton Desa Maron Kidul kecamatan maron yang menghabiskan anggaran dengan sangat fantastis lebih dari Rp.7 miliar pada tahun 2024. Miris nya proyek pembangunan Gedung Graha Kedaton mendapatkan suntikan dana tambahan sekitar Rp1,4 miliar di tahun 2025 dengan dalih perawatan dan kegiatan lanjutan.

Warga masyarakat kabupaten Probolinggo “Salaiman” yang mengaku aktivitas sehari-hari nya sebagai pedagang keliling. Kepada media menyampaikan perbedaan nya antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten Probolinggo perihal Keterbukaan informasi dalam mengelola anggaran. Menurutnya, pemerintah desa patuh dan tunduk pada undang-undang.

“Pemerintah desa selalu di kontrol di tekan agar anggaran yang di gelontorkan di kelola dengan transparan dan terbuka untuk publik. Salah satunya wajib memasang “papan informasi dan prasasti”. Pemerintah desa semua nya patuh pada undang undang keterbukaan informasi publik. “Tegas nya.

Ia menegaskan bahwa, 3 proyek besar yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah diduga belum terpasang “Prasasti”. Proyek yang di maksud, Pembangunan Gedung pusat Oleh Oleh, Gapura Batas Kota Kraksaan dan Pembangunan Gedung Graha Kedaton. Dengan demikian, Ia berpendapat bahwa pemerintah kabupaten Probolinggo terkesan mengabaikan undang undang dan kalah dengan pemerintah desa.

“Mirisnya, Pemerintah kabupaten Probolinggo terindikasi tidak patuh dan tunduk pada undang undang. Tidak terpasang “Prasasti” di 3 proyek besar itu adalah bukti bahwa undang-undang di kesampingkan. Pertanyaan nya, apakah undang undang hanya berlaku untuk pemerintah desa. “Tegas nya.

Penulis : Ali Misno