SUARA UTAMA, Probolinggo – Langkah cepat dan tepat di lakukan Camat Banyuanyar kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Di ketahui Camat Banyuanyar “Hudan Kurniawan” mengeluarkan surat tertib administrasi kelembagaan petani yang merangkap sebagai aparatur desa pada tanggal 05 Januari 2026. Nomor 500.7.2/03/426.406/2026.13/01/2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 67 Tahun 2016 melarang perangkat desa untuk merangkap jabatan sebagai pengurus kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Adapun syarat-syarat bagi pengurus Gapoktan (dan berlaku juga untuk Poktan).Pada Bab V tentang Gabungan Kelompok Tani, Pasal 22 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi pengurus Gapoktan atau Poktan “tidak berstatus sebagai aparat/PNS/pamong desa”.
Camat Banyuanyar “Hudan Kurniawan” kepada team media menyampaikan, atas di keluarkan nya surat penertiban administrasi kepada semua desa di kecamatan Banyuanyar. Bertujuan untuk memudahkan pertanggung jawaban.
“Tujuan saya, mengeluarkan surat tertib administrasi, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan kegiatan organisasi, memastikan kelancaran proses kerja, memudahkan pertanggungjawaban, serta memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik yang lebih baik. “Katanya.
Ia berharap kepada pemerintah desa se kecamatan Banyuanyar, apabila ada oknum perangkat desa yang merangkap sebagai Gapoktan ataupun Poktan segera memundurkan diri dari salah satu jabatan tersebut.
“Harapan saya mengeluarkan surat tertib administrasi, untuk menciptakan keteraturan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen dan kegiatan administrasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan berbagai manfaat. “Ungkap nya.
Hal tersebut mendapat apresiasi dari DPC Projamin Kabupaten Probolinggo, Ketua Pekat kabupaten Probolinggo dan ketua DPC Brigkom TKN kabupaten Probolinggo yang tergabung di komunitas Pakopak.
“Kami sangat mengapresiasi langkah yang di ambil camat Banyuanyar untuk menertibkan administrasi khususnya oknum perangkat desa yang merangkap sebagai Gapoktan dan Poktan demi tegak nya aturan dan undang-undang. “Pungkas nya.
Penulis : Ali Misno
