SUARA UTAMA, Pangkalpinang – Gelombang penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) semakin menguat di daerah. Pada Kamis (05/03/2026), puluhan habaib, asatid, dan tokoh umat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait isu kemanusiaan di Palestina.
Kedatangan rombongan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD, Eddy Nasapta, di Ruang Ketua DPRD. Dalam audiensi tersebut, para tokoh agama di Negeri Serumpun Sebalai ini menuntut Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang kebijakan luar negeri terkait konflik Palestina-Israel.
Aliansi menilai bahwa Board of Peace bukanlah solusi perdamaian yang adil, melainkan alat intervensi asing yang berisiko melegitimasi penjajahan di Jalur Gaza. Berikut adalah poin-poin krusial yang disampaikan:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Mendesak Presiden Keluar dari BoP: Meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik keanggotaan Indonesia dari BoP agar tetap setia pada amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.
- Menolak Pengiriman TNI di Bawah Komando AS: Mengecam rencana pengiriman personel TNI ke Palestina jika berada di bawah kendali Amerika Serikat. Aliansi khawatir kehadiran TNI justru digunakan untuk kepentingan penjajah, seperti pelucutan senjata pejuang Palestina.
- Pemutusan Hubungan Diplomatik dan Dagang: Menyerukan pemutusan hubungan total dengan entitas zionis dan Amerika Serikat sebagai sanksi atas kejahatan perang yang terus berlangsung hingga awal 2026.
- Seruan Solidaritas Global: Mendesak pemimpin negara Muslim agar tidak berpihak pada kekuatan Barat dan bersatu dalam kepemimpinan Islam untuk melindungi kedaulatan tanah Palestina.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa meski isu yang diangkat merupakan ranah kebijakan Pemerintah Pusat, DPRD memiliki kewajiban moral untuk meneruskan suara masyarakat daerah.
“Tugas kami adalah meneruskan aspirasi ini. Karena ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, maka poin-poin pernyataan sikap dari para ulama dan habaib ini akan kami antar langsung ke DPR RI dan Sekretariat Negara,” ujar Didit di hadapan peserta audiensi.
Didit menambahkan bahwa audiensi ini baru dapat terlaksana karena padatnya jadwal kedewanan, namun ia memastikan hal tersebut tidak mengurangi urgensi pesan yang dibawa. Pihak legislatif berkomitmen untuk menyampaikan amanah ini kepada pemegang kebijakan di Jakarta secepat mungkin.
“Perdamaian tanpa keadilan dan tanpa pengakhiran penjajahan hanyalah ilusi yang menyesatkan,” tegas perwakilan aliansi dalam pernyataan tertulisnya.
Pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan penyerahan berkas tuntutan secara simbolis dan doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina. Para tokoh menekankan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab iman guna menghentikan tragedi berdarah yang telah menyengsarakan warga Palestina selama bertahun-tahun.
Penulis : Rozi
Editor : Aisyah Putri Widodo
Sumber Berita: Redaksi Suara Utama
