Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Masuk Rapor Merah KLHK, Ada Apa dengan PT IPB?”

‎Predikat merah bukan sekadar catatan administratif. Dalam sistem PROPER KLHK

- Publisher

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:41 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA.ID BERAU – Sorotan tajam kini mengarah ke Pt indo pusaka berau(ITB),Setelah perusahaan daerah yang bergerak di sektor ketenagalistrikan itu dikabarkan masuk dalam daftar perusahaan berperingkat merah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

‎Predikat merah bukan sekadar catatan administratif. Dalam sistem PROPER KLHK, status tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai belum memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan perundang-undangan.

‎Fakta ini memunculkan tanda tanya besar di tengah citra PT IPB sebagai perusahaan milik daerah yang selama ini mengelola operasional pembangkit listrik di Berau.


‎Publik pun mendesak adanya penjelasan terbuka dari manajemen maupun Pemerintah Kabupaten Berau sebagai salah satu pemegang saham perusahaan tersebut.

‎“Jika benar masuk rapor merah KLHK, masyarakat berhak tahu pelanggaran atau aspek lingkungan apa yang menjadi catatan. Jangan sampai perusahaan daerah justru memberi contoh buruk dalam tata kelola lingkungan,” ujar salah satu aktivis lingkungan di Berau.

‎Ironisnya, di laman resmi perusahaan, ipb.co.id⁠ menampilkan komitmen terhadap prinsip ramah lingkungan, termasuk penerapan ISO 14001 dan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, status merah dari KLHK justru memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara komitmen di atas kertas dan praktik di lapangan.

‎Desakan evaluasi menyeluruh kini mulai menguat. DPRD hingga masyarakat sipil diminta tidak tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut lingkungan hidup.

‎Apalagi, PT IPB bukan perusahaan kecil. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam sistem kelistrikan Berau melalui operasional PLTU Lati dan distribusi tenaga listrik di sejumlah kawasan pertambangan.

‎Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak manajemen terkait poin-poin penilaian KLHK yang menyebabkan perusahaan tersebut masuk kategori merah.
‎Publik kini menunggu, Apakah Pemkab Berau akan melakukan evaluasi serius, atau justru memilih bungkam di tengah rapor merah yang mencoreng wajah BUMD daerah.

BACA JUGA :  Pokir Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Tembus sekira 7,4 Milyar lebih Tahun 2025, Publik Pertanyakan Transparansi Realisasi 

Penulis : Rudi Salam

Editor : R salam

Sumber Berita: Suara utama. Id

Berita Terkait

Tak Terima Lahan Dikuasai Pihak Lain, Ahli Waris Amer Husin di Kelurahan Mampun Siap Seret Merry-Tomy ke Ranah Hukum
PFII Dinilai Jadi Solusi Pembiayaan Daerah, SMSI Dorong Sinergi Percepat Penerbitan Obligasi Daerah
Tarif Merek UMKM Tak Naik, Pencatatan Hak Cipta Lagu Gratis Mulai Agustus 2026
PETI Diduga Milik Jayak Kian Merajalela di Tanjung Benuang, Warga Tagih Ketegasan APH
Ketua Umum FOR SANTRI Kukuhkan Pengurus Subkorwil V Jawa Timur di Kota Batu
Tanah untuk Rakyat, Bukan Oligarki : MPR RI Tegaskan Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat
AMAN Majene Dorong Penetapan Hutan Adat, Tiga Komunitas Adat Resmi Ajukan Usulan ke Kementerian Kehutanan
Peringatan HAN Ke-42 di Lapas Bangko Perkuat Sinergi Wujudkan Perlindungan Anak
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:26 WIB

PFII Dinilai Jadi Solusi Pembiayaan Daerah, SMSI Dorong Sinergi Percepat Penerbitan Obligasi Daerah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:38 WIB

Tarif Merek UMKM Tak Naik, Pencatatan Hak Cipta Lagu Gratis Mulai Agustus 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:16 WIB

PETI Diduga Milik Jayak Kian Merajalela di Tanjung Benuang, Warga Tagih Ketegasan APH

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:48 WIB

Ketua Umum FOR SANTRI Kukuhkan Pengurus Subkorwil V Jawa Timur di Kota Batu

Jumat, 24 Juli 2026 - 06:09 WIB

Tanah untuk Rakyat, Bukan Oligarki : MPR RI Tegaskan Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Berita Terbaru

mancingjitu slot thailand slot thailand