SUARA UTAMA, BERAU. – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kalimantan Timur menggelar rapat kerja pengurus sebagai langkah awal melakukan penataan ulang organisasi, guna mengoptimalkan kembali peran dan fungsi kelembagaan yang sempat vakum dalam beberapa waktu terakhir.
Kegiatan rapat ini dihadiri pengurus DPW APRI Kaltim, di Kantor Sekretariat DPW APRI Kaltim Jalan Drs. H. Anang Hasyim Perum Kehutanan No. 1 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Sabtu (2/5/2026) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris DPW APRI Kaltim, Testia Sendi Radi Tio**, menjelaskan bahwa rapat kerja tersebut menjadi momentum penting, untuk membenahi struktur internal organisasi agar lebih solid dan mampu bergerak secara efektif.
“Rapat ini merupakan upaya kami untuk melakukan penataan ulang internal, sehingga DPW APRI Kaltim bisa segera bergerak menjalankan fungsinya setelah sekian lama tidak ada pergerakan,” ujar Testia melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Minggu (3/5/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, lanjutnya, pengurus juga melakukan perombakan pada struktur inti organisasi yang meliputi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara, serta sejumlah bidang lainnya. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya pengurus lama yang sudah tidak aktif.
“Tujuannya agar terbentuk tim yang lebih solid dan benar-benar bekerja nyata dalam menjalankan program organisasi,” jelasnya.
Selain restrukturisasi kepengurusan, APRI Kaltim juga menyusun agenda strategis berupa pelaksanaan **Focus Group Discussion (FGD), Yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Di antaranya unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pelaku usaha kecil menengah (UKM), hingga koperasi.
FGD tersebut direncanakan akan dirangkaikan dengan agenda pelantikan pengurus baru DPW APRI Kaltim, yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang.
Tak hanya itu, rapat kerja juga membahas rencana sinkronisasi program antara pengurus wilayah dengan pengurus di tingkat Kabupaten/Kota (DPC), guna memperkuat koordinasi dan konsolidasi organisasi secara menyeluruh.
Dalam upaya memperkuat jaringan dan akses ke tingkat pusat, APRI Kaltim juga berencana merekrut tokoh-tokoh strategis sebagai Dewan Pembina, termasuk dari kalangan legislatif seperti anggota DPR RI Komisi XII.
“Langkah ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi ke Tingkat Pusat, serta memperkuat posisi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan penambang rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, APRI Kaltim juga menaruh perhatian pada perbaikan kinerja organisasi, khususnya dalam menangani isu-isu terkait **Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Selain itu, penguatan sektor bisnis melalui koperasi juga menjadi fokus, agar organisasi dapat mandiri secara finansial.
“Ini menjadi bagian dari komitmen Kami, untuk membangun organisasi yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga berdaya secara ekonomi,” pungkasnya.
