SUARA UTAMA,Merangin – Polemik kemitraan antara PT Agrindo Indah Persada (AIP) dengan Koperasi Perkasa Nalo Tantan (KPNT) kian memanas. Hingga saat ini, belum ada titik terang maupun upaya duduk bersama secara terbuka, sementara persoalan utama terkait transparansi harga tandan buah segar (TBS) terus menjadi sorotan tajam.
Ketua KPNT, Nita Trisnawati, secara tegas menyindir keras pihak perusahaan yang dinilai tidak terbuka dalam penetapan harga. Ia menyebut kondisi ini menjadi penyebab utama semakin berkurangnya loyalitas petani terhadap koperasi.
“Sekarang ini petani makin berkurang, bahkan sesama keluarga pun bisa berpindah menjual ke tempat lain. Penyebabnya jelas, karena harga yang tidak transparan. Kami menduga ada mekanisme yang tidak terbuka dalam penentuan harga TBS di PT AIP,” tegas Nita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara TBS yang masuk melalui koperasi dengan jalur lain seperti loading ramp. Hal ini memicu kecurigaan adanya sistem yang tidak adil.
“Kalau lewat koperasi, banyak potongan seperti uang asam, uang bongkar, dan lain-lain. Tapi kalau lewat loading, langsung timbang, bongkar, bayar. Tidak ada grading yang jelas. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ungkapnya.
Nita juga menyoroti kebijakan kenaikan harga sebesar Rp50 per kilogram yang dinilai tidak menyelesaikan persoalan utama.
“Bagi kami, kenaikan Rp50 itu bukan solusi. Yang kami inginkan adalah keterbukaan. Kami tidak tahu landasan harga yang dipakai perusahaan, apakah mengacu pada harga pemerintah atau tidak. Bahkan kami tidak tahu berapa harga yang diberikan ke pihak lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan koperasi bukan sekadar mengejar kenaikan harga, melainkan memperbaiki tata niaga yang dinilai tidak sehat.
“Kami ingin memutus mata rantai yang salah. Seharusnya harga TBS itu dipampang setiap hari di pabrik, supaya semua pihak tahu dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.
Sebelumnya, media ini juga telah mewawancarai Asisten Manager PT AIP, Junaidi Syarif. Saat ditanya terkait ketergantungan perusahaan terhadap kemitraan dengan KPNT, ia menyatakan bahwa perusahaan tetap dapat berjalan dengan atau tanpa koperasi tersebut.
“Bisa, masih banyak kemitraan yang lain. Tapi keringat saya banyak di KPNT, tidak mungkin saya matikan. Namun perlu dipahami, saya bukan pengambil keputusan di perusahaan ini,” ujarnya.
Pernyataan ini justru memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang antara pihak perusahaan dan koperasi terkait keberlangsungan kemitraan yang selama ini terjalin.
Kisruh ini turut mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga dan tokoh masyarakat di Kabupaten Merangin.
Ketua DPD Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Merangin, H. Ampera, SP, ME, dalam komentarnya di pemberitaan sebelumnya menegaskan bahwa perusahaan harus bersikap terbuka dan adil dalam penetapan harga TBS.
“Penetapan harga TBS itu sudah ada mekanismenya melalui keputusan gubernur yang melibatkan petani, pemerintah, dan perusahaan. Jika ada pihak yang menetapkan harga secara sepihak, maka patut diduga telah melanggar aturan dan harus diberikan sanksi tegas, bahkan hingga pencabutan izin operasional,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Merangin, H. Sujarmin juga turut berkomentar, dirinya melihat persoalan ini dari sudut pandang berbeda. Menurutnya, perusahaan memiliki dasar dalam menentukan harga berdasarkan hasil rendemen CPO.
“Perusahaan tidak bisa sembarangan menentukan harga karena tergantung dari hasil rendemen. Kalau petani tidak cocok, bisa pindah ke PKS lain. Sekarang banyak pilihan di Merangin,” ujarnya.
Hingga saat ini, konflik antara KPNT dan PT AIP masih terus bergulir tanpa adanya kejelasan penyelesaian. Koperasi tetap mendesak adanya transparansi harga, sementara pihak perusahaan merasa telah menjalankan mekanisme sesuai ketentuan.
Polemik ini tidak hanya menyangkut hubungan bisnis semata, tetapi juga berdampak langsung pada ratusan petani yang menggantungkan hidup dari sektor kelapa sawit.
Tanpa adanya keterbukaan dan itikad untuk duduk bersama, dikhawatirkan konflik ini akan terus berlarut dan semakin merusak kepercayaan antara petani, koperasi, dan perusahaan.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
