SUARA UTAMA – Surabaya, 21 Oktober 2025 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa penutupan sementara pemerintahan Amerika Serikat (government shutdown) telah menghambat proses negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menurut Airlangga, perundingan yang telah mencapai tahap akhir kini tertunda akibat gangguan administrasi di pihak mitra Amerika.
“Kami sudah berada di tahap legal scrubbing. Namun karena shutdown, proses harmonisasi dokumen hukum di pihak AS belum dapat dilanjutkan,” ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Senin (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
- Oknum Kepala SDN Sumberagung Memilih Diam, Ketua DPC Projamin Geram Atas Dugaan Praktek Pungli dan Penjualan LKS
- Jokowi Perlihatkan Ijazah SD hingga S1 dalam Persidangan Kasus Polemik Ijazah
Negosiasi ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, serta otoritas perdagangan Amerika Serikat. Fokus pembahasan adalah penyesuaian tarif impor bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao, yang masih dikenakan tarif hingga 19 persen.
Airlangga menegaskan bahwa kendati terjadi keterlambatan, pemerintah tetap menargetkan penyelesaian negosiasi tarif resiprokal sebelum akhir Desember 2025.
“Shutdown ini sifatnya sementara. Begitu pemerintahan AS kembali beroperasi penuh, proses akan segera dilanjutkan dan diselesaikan tahun ini,” jelasnya optimistis.
Proses negosiasi dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting antara tim Indonesia di Jakarta dan tim AS di Washington DC. Tahap yang tengah berlangsung adalah penyelarasan hukum (legal scrubbing), yaitu proses penyesuaian naskah akhir perjanjian tarif sebelum ditandatangani kedua belah pihak.
Shutdown pemerintahan AS terjadi akibat kebuntuan politik anggaran di Kongres AS yang menyebabkan penutupan sejumlah lembaga federal. Situasi ini berdampak pada tertundanya berbagai kegiatan administratif, termasuk pengesahan dokumen perjanjian dagang dengan negara mitra seperti Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa keterlambatan ini tidak akan mengubah substansi kesepakatan. “Semua poin utama telah disetujui kedua negara,” tegasnya.
Kesepakatan tarif ini diperkirakan akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika. Saat ini, beberapa produk strategis masih menghadapi beban tarif tinggi yang menurunkan daya saingnya.
“Begitu tarif baru diberlakukan, ekspor kita ke AS akan lebih kompetitif dan mendorong surplus perdagangan,” tutur Airlangga.
Komentar Ahli
Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur menilai bahwa penundaan akibat shutdown merupakan hal yang wajar dalam diplomasi ekonomi.
“Shutdown di AS bukan hanya menghambat perundingan dengan Indonesia, tetapi juga dengan negara mitra lain. Namun, yang terpenting adalah menjaga momentum dan komunikasi agar posisi tawar Indonesia tetap kuat,” ujar Yulianto kepada SUARA UTAMA (21/10).
Ia menambahkan bahwa penyelesaian negosiasi sebelum Desember 2025 akan menjadi capaian strategis bagi Indonesia.
“Kesepakatan ini akan memperkuat hubungan dagang bilateral, menciptakan kepastian bagi pelaku ekspor, dan menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas kebijakan fiskal nasional,” pungkasnya.
Meskipun shutdown pemerintahan AS menyebabkan keterlambatan teknis, pemerintah Indonesia memastikan proses negosiasi tarif impor tetap berjalan dan ditargetkan selesai akhir 2025.
Kesepakatan ini diharapkan dapat memperluas akses ekspor, meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, dan mempererat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
