Jakarta, 10 Oktober 2025 — Kementerian Sosial (Kemensos), bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), menginisiasi penggunaan kartu digital dengan barcode khusus sebagai media baru penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2025. Sistem ini dirancang agar bansos tidak dicairkan dalam bentuk tunai, melainkan digunakan langsung untuk pembelian kebutuhan pokok di merchant atau toko mitra yang telah ditunjuk.
—
Latar Belakang & Tujuan
1. Menutup celah penyalahgunaan
Dengan barcode khusus terintegrasi pada kartu digital, setiap transaksi penerima manfaat akan tercatat secara digital. Hal ini diharapkan mengurangi risiko bantuan digunakan untuk keperluan di luar yang diperuntukkan.
2. Transparansi & pengawasan real-time
Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk memantau aliran penggunaan dana secara langsung dan mendeteksi potensi penyimpangan lebih cepat.
3. Efisiensi dan inklusi keuangan
Dengan tidak lagi bergantung pada pencairan tunai di bank atau kantor pos, penerima manfaat dapat langsung menggunakan bantuan sesuai kebutuhan pokok. Selain itu, digitalisasi ini turut mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
—
Mekanisme & Tahapan Implementasi
Kementerian Sosial merencanakan pilot sistem ini di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai bagian dari uji coba distribusi digital.
Kartu digital ini akan memuat barcode dari BI yang memastikan transaksi hanya bisa digunakan untuk barang yang sesuai peruntukan bansos.
Program Payment ID (identitas keuangan digital berbasis NIK) dirancang untuk mendukung sistem integrasi data keuangan individu — termasuk data transaksi dan akun keuangan — dalam kerangka distribusi bansos.
Untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang memiliki keterbatasan jaringan perbankan, mekanisme distribusi lama (melalui bank Himbara atau pos) tetap dipertimbangkan agar tidak terjadi ketertinggalan akses bantuan.
Karena sebagian penerima manfaat belum familiar dengan sistem digital, Kemensos akan menerjunkan tenaga pendamping di tingkat desa/kelurahan serta menyelenggarakan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat.
—
Tantangan yang Harus Diantisipasi
Kesenjangan infrastruktur digital
Daerah-daerah dengan jaringan internet terbatas bisa mengalami hambatan dalam akses sistem digital.
Literasi digital penerima manfaat
Tidak semua penerima bansos sudah terbiasa menggunakan perangkat digital — pendampingan menjadi krusial agar mereka tak terdorong keluar dari sistem.
Keakuratan data & potensi eksklusi
Integrasi data sosial, finansial, dan identitas harus akurat. Jika tidak, ada risiko sebagian warga yang berhak tertinggal karena kesalahan data atau hambatan teknis.
—
Pernyataan Resmi
> “Ke depan dirancang bagaimana ini menggunakan kartu yang bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang sesuai peruntukannya … kita sudah mulai itu, tidak bisa di-cash-kan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (“Gus Ipul”).
—
Harapan & Keunggulan
Jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, penggunaan kartu digital barcode bansos diharapkan mampu:
Meningkatkan akuntabilitas dan reputasi program bantuan sosial
Mempercepat distribusi dan meminimalkan birokrasi
Mendorong integrasi data sosial dan keuangan nasional
Menjadi salah satu kanal bagi masyarakat pra-sejahtera untuk masuk ke sistem layanan keuangan formal
—
Catatan Penting
Kebijakan ini belum diterapkan secara menyeluruh; masih dalam tahap perencanaan dan pilot di beberapa lokasi seperti Banyuwangi.
Mekanisme lama (cair tunai) masih disebut sebagai opsi referensi terutama untuk wilayah sulit dijangkau — agar penerima manfaat tidak kehilangan akses.
Pelaksanaan dan efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan teknis, pelatihan, dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional (DTSEN / DTKS, dsb.).
Penulis : Ziqro Fernando
Editor : Ziqro Fernando
Sumber Berita : Tim wartawan
