Prabowo: Korupsi di Indonesia dalam Keadaan Sangat Serius, Pemerintah Selamatkan Rp300 Triliun

- Publisher

Kamis, 2 Oktober 2025 - 00:45 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta, 1 Oktober 2025 —
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi korupsi di Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menyebut dirinya sempat “kaget” ketika pertama kali mengambil alih pemerintahan dan melihat besarnya praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor.

“Korupsi di Indonesia dalam keadaan yang sangat serius. Saya kaget melihat betapa besar kebocoran yang terjadi, baik dalam anggaran maupun pengelolaan sumber daya negara,” tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintahannya telah berhasil menyelamatkan sekitar Rp300 triliun dari potensi kerugian negara. Angka tersebut sebagian besar berasal dari efisiensi belanja, termasuk pengurangan pengeluaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor yang selama ini rawan pemborosan.

BACA JUGA :  TPA Langling Diduga Tak Terkelola Maksimal, Jalan Warga Tertutup Sampah, DLH Merangin Disorot

Presiden menegaskan, tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Tidak ada institusi, tidak ada individu, tidak ada yang berada di atas hukum. Penegakan hukum terhadap korupsi akan dijalankan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat agenda reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Presiden menekankan bahwa kekayaan nasional tidak boleh terus mengalir keluar tanpa memberi manfaat maksimal bagi rakyat.

BACA JUGA :  Portal Desa Segaran Terindikasi Melanggar Aturan dan Undang-Undang, Publik Pertanyakan Pertanggung Jawaban

Catatan Redaksi

Rilis ini diharapkan menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa. Korupsi adalah ancaman nyata terhadap pembangunan nasional. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan media untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas tetap terjaga.

Penulis : Ziqro fernando

Editor : Ziqro fernando

Sumber Berita: Biro Humas dan Protokol Sekretariat Presiden

Berita Terkait

Dorong Ekraf dan UMKM, Pemkot Pangkalpinang Gelar Festival Gema Ekraf II 2026
Hampir Rp6 Miliar Digelontorkan, Depo Arsip Berau Masih Jadi Struktur Beton: PUPR dan Kontraktor Wajib Buka-bukaan‎
Kalapas Bangko Ajak WBP Jaga Kamtib dan Manfaatkan Masa Pembinaan
Guyup Rukun, Warga Tempel Sukoharjo Sukses Gelar Rangkaian HUT RI ke-81
Tekankan Pentingnya Stabilitas, Tokoh Adat Wondama Dorong Kewaspadaan Kolektif
Ruri Jumar Saef Ketua Team Nawacita -Astacita Presiden RI, Segera Tindak Tegas Pelaku Penganiayaan Suarni Tengger Probolinggo   
Kasus Dugaan Penganiayaan Suarni Mendapat Perhatian Ketua Team Astacita -Astacita Presiden Republik Indonesia 
Dugaan Pelanggaran Hukum Proyek Jalan Rp25,2 Miliar di Berau, Tembus Kawasan Hutan Tanpa Izin hingga Ancaman Laporan ke Kejagung
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 20:02 WIB

Dorong Ekraf dan UMKM, Pemkot Pangkalpinang Gelar Festival Gema Ekraf II 2026

Senin, 24 Agustus 2026 - 20:02 WIB

Hampir Rp6 Miliar Digelontorkan, Depo Arsip Berau Masih Jadi Struktur Beton: PUPR dan Kontraktor Wajib Buka-bukaan‎

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Kalapas Bangko Ajak WBP Jaga Kamtib dan Manfaatkan Masa Pembinaan

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:29 WIB

Guyup Rukun, Warga Tempel Sukoharjo Sukses Gelar Rangkaian HUT RI ke-81

Senin, 24 Agustus 2026 - 07:50 WIB

Tekankan Pentingnya Stabilitas, Tokoh Adat Wondama Dorong Kewaspadaan Kolektif

Berita Terbaru

Oplus_131072

Berita Utama

Kalapas Bangko Ajak WBP Jaga Kamtib dan Manfaatkan Masa Pembinaan

Senin, 24 Agu 2026 - 15:39 WIB

mancingjitu slot thailand slot thailand https://www.marcopolodijon.com/