Jakarta – Rakyat Indonesia kian geram dengan kinerja DPR RI yang dipimpin Puan Maharani. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, lembaga wakil rakyat justru sibuk mengurus kepentingan elite dan melahirkan kebijakan yang menyakiti hati publik.
Beberapa catatan bobrok di bawah kepemimpinan Puan Maharani:
1. Terseret Kasus Mega Korupsi e-KTP
Nama Puan pernah disebut dalam persidangan korupsi e-KTP, dengan dugaan menerima aliran dana USD 500.000 saat menjabat Ketua Fraksi PDIP. Meski dibantah, publik melihat kasus ini belum pernah dijawab secara terang-benderang. Bayangan korupsi terus menghantui integritasnya.
2. Proyek Gagal: Situs “Revolusi Mental”
Sebagai Menko PMK, Puan meluncurkan situs revolusimental.go.id dengan biaya besar. Hasilnya? Situs ambruk hanya dua hari setelah diluncurkan. Publik menyebutnya sebagai proyek sia-sia, simbol pemborosan anggaran, dan bukti kegagalan manajemen Puan.
3. Tunjangan Rumah Rp 50 Juta: Tamparan untuk Rakyat
DPR di bawah pimpinan Puan nekat mengajukan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. Kebijakan ini mencerminkan kerakusan politikus Senayan yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat yang sedang tercekik harga kebutuhan pokok.
4. Janji Kosong dan Permintaan Maaf yang Tak Berarti
Puan mengakui kinerja DPR belum maksimal dan meminta maaf kepada publik. Namun, permintaan maaf tanpa perubahan nyata hanya menambah kekecewaan rakyat. Janji evaluasi besar-besaran terbukti omong kosong.
Seruan Rakyat
Cukup sudah! Rakyat tidak bisa lagi membiarkan DPR menjadi sarang kepentingan elite. Kepemimpinan Puan Maharani terbukti gagal, penuh kontroversi, dan jauh dari semangat demokrasi.
Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk:
Mengawasi ketat DPR dan menolak setiap kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
Mendesak penegak hukum menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan nama Puan Maharani dan politisi lain.
Menggalang kekuatan rakyat untuk melawan segala bentuk pengkhianatan demokrasi dan kedaulatan bangsa.
DPR adalah milik rakyat, bukan alat segelintir elite.
Kedaulatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi ambisi politik Puan Maharani dan kroninya.
Penulis : Tim wartawan
Editor : Ziqro Fernando
Sumber Berita : Tim wartawan
