Suara Utama, Pandeglang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menyayangkan ketidakhadiran pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang dalam agenda audiensi dan silaturahmi yang telah dijadwalkan pada Jumat, 19 September 2025.
Audiensi tersebut sedianya merupakan forum untuk membangun komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Namun, forum tersebut batal terlaksana karena tidak satu pun pejabat ULP hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syahri Fauzan R., Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Pandeglang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pejabat ULP yang dinilai tidak menghargai inisiatif silaturahmi tersebut.
“Audiensi ini sebenarnya adalah forum silaturahmi, bukan forum konfrontasi. Tapi sayangnya, pihak ULP tidak hadir. Ini menunjukkan kurangnya komitmen dan integritas dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, terutama dengan kalangan mahasiswa,” ujar Fauzan.
Menurut HMI, absennya ULP dari forum tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap ruang dialog yang seharusnya dijaga oleh instansi pemerintah.
“Kami hanya ingin membangun komunikasi yang baik. Kalau forum silaturahmi dan audiensi saja tidak dihargai, bagaimana dengan hal-hal yang lebih serius?” tambahnya.
HMI Cabang Pandeglang menegaskan bahwa mereka akan terus mendorong adanya keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jika sikap tertutup seperti ini terus berlanjut, HMI menilai publik berhak untuk mempertanyakan integritas lembaga tersebut.
Lebih jauh, HMI juga meminta Bupati Pandeglang untuk mengevaluasi kinerja dan tata kelola ULP. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang selama ini dinilai belum ditangani secara maksimal, termasuk dugaan monopoli proyek, praktik KKN, serta ketidaktransparanan dalam proses verifikasi pemenang tender yang dinilai tidak objektif.
“Jangan sampai lembaga ULP hanya menjadi alat segelintir oligarki yang punya kedekatan dengan penguasa atau pengusaha. Penilaian atas pemenang tender harus mengacu pada kualitas, rekam jejak, dan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan atau pesanan,” tegas Fauzan.
Sebagai bentuk kekecewaan dan upaya mendorong perbaikan, HMI Cabang Pandeglang akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Kantor ULP Pandeglang dalam waktu dekat.
Penulis : IdGunadi Turtusi
Editor : IdGunadi Turtusi
Sumber Berita : HMI Cabang Pandelang
