SUARAUTAMA,Nabire– Solidaritas pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengah pada Jumat (12/09/2025). Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah provinsi membatalkan rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Mapia Raya yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.
Perwakilan pelajar dan mahasiswa, Yomi Goo, menegaskan bahwa rencana pemekaran DOB Mapia Raya tidak memenuhi syarat pembentukan daerah otonom baru. Ia menyebut prosesnya hanya inisiatif sekelompok orang tanpa melibatkan masyarakat luasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proses pembentukan DOB ini tidak memenuhi persyaratan kewilayahan dan administratif. DPRD Dogiyai juga tidak pernah melakukan sidang paripurna maupun menandatangani rekomendasi pemekaran,” tegas Yomi di hadapan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Pemuda Katolik Dogiyai Tanam 500 Pohon di Kaki Gunung Maago
Selain itu, perwakilan masyarakat adat dari Simapitowa sekaligus Ketua Dewan Adat, Marten Iyai, meminta agar hak-hak masyarakat adat tetap dihormati. “Tanah itu milik rakyat. Kajian ulang harus dilakukan secara transparan, dan pemerintah wajib mengakui hak masyarakat adat,” ungkapnya
DPR Papua Tengah Siap Kawal Aspirasi Penolakan DOB Mapia Raya ke Tingkat Nasional
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menekankan bahwa pemekaran DOB wajib mengutamakan kajian ilmiah. “Kalau mau pemekaran, harus melalui kajian akademik. Orang Papua tidak boleh ditipu oleh Jakarta. Untuk itu, kami akan melibatkan Badan Riset Nasional dalam kajian pemekaran ini,” jelas Nawipa.
Dengan aspirasi ini, masyarakat Dogiyai berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan suara rakyat serta memastikan proses pemekaran daerah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
