Diplomasi di Tengah Victory Day dan Parade Militer: Prabowo, Xi Jinping, Putin dan Pesan Stabilitas Global

Rabu, 3 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Moment Presiden Prabowo Subianto berfoto sejajar dengan para pemimpin dunia dalam menghadiri parade militer China di Beijing, Rabu (3/9)

Ilustrasi Moment Presiden Prabowo Subianto berfoto sejajar dengan para pemimpin dunia dalam menghadiri parade militer China di Beijing, Rabu (3/9)

SUARA UTAMA – Victory Day dan Parade militer ke-80 Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2025 menjadi panggung besar yang tidak hanya menampilkan kekuatan militer, tetapi juga simbol diplomasi. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dalam pidatonya menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas global di tengah dunia yang sarat gejolak geopolitik. Kehadiran Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bersama sejumlah kepala negara lain, menjadi catatan penting tentang bagaimana politik internasional kini lebih banyak dirangkai melalui simbol dan momentum kebersamaan.

Parade Militer Sebagai Diplomasi Kekuatan

Bagi Tiongkok, parade militer tidak hanya soal unjuk kekuatan persenjataan, tetapi juga sebuah pesan politik: bahwa stabilitas dalam negeri dan posisi globalnya tak bisa dipisahkan. Xi Jinping menggarisbawahi tekad Beijing untuk tidak mencari konfrontasi, melainkan memainkan peran sebagai penjaga perdamaian dunia. Namun, pesan itu hadir bersamaan dengan demonstrasi teknologi militer mutakhir—kontradiksi yang kerap menjadi sorotan dunia.

Prabowo dan Diplomasi Indonesia

Kehadiran Presiden Prabowo dalam perayaan ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, Indonesia mengakui peran Tiongkok sebagai kekuatan global yang tak bisa diabaikan. Kedua, Indonesia ingin menegaskan posisi strategisnya sebagai jembatan antara negara-negara besar dan dunia berkembang. Sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif, Prabowo memperlihatkan bahwa Jakarta siap menjadi mitra dialog, bukan sekadar penonton, dalam isu-isu strategis internasional.

Di mata media nasional, kehadiran Prabowo dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat kerja sama pertahanan dan ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan diplomasi antara Barat, Tiongkok, dan negara-negara Selatan Global.

BACA JUGA :  Bupati Pati Didesak Mundur: Praktisi Pajak Soroti Isu Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah

Pesan Stabilitas Global

Janji Xi Jinping untuk menjaga stabilitas global patut diapresiasi, namun juga perlu diuji dalam praktik. Dunia masih menyaksikan ketegangan di Laut China Selatan, persaingan teknologi dengan Amerika Serikat, serta konflik-konflik regional yang kerap melibatkan kepentingan Tiongkok. Di sisi lain, komitmen menjaga perdamaian adalah sinyal yang membuka ruang kerja sama lebih luas, terutama dalam bidang perdagangan, energi, serta keamanan maritim.

Pandangan Media dan Akademisi

Sejumlah media internasional menyoroti paradoks dalam pidato Xi: antara retorika perdamaian dan realitas ekspansi militer. Sementara itu, analis di dalam negeri menilai bahwa kehadiran Prabowo memberi pesan simbolik—bahwa Indonesia akan menjaga peran sebagai kekuatan tengah (middle power) yang berorientasi pada perdamaian dan keseimbangan geopolitik.

Akademisi hubungan internasional juga melihat momen ini sebagai peluang: Indonesia bisa memanfaatkan hubungan baik dengan Tiongkok untuk memperkuat posisi ASEAN dalam menjaga kawasan yang damai, stabil, dan terbuka.

Kesimpulan : Parade militer Tiongkok ke-80 bukan sekadar pesta kekuatan, tetapi juga panggung diplomasi. Xi Jinping dengan tegas menawarkan narasi stabilitas global, meski dunia masih meragukan implementasinya. Bagi Indonesia, kehadiran Presiden Prabowo adalah langkah strategis untuk menunjukkan eksistensi diplomasi bebas-aktif di level global.

Berita Terkait

Bahlil : Menteri yang Amankan Kedaulatan Rakyat
Indonesia, Negara Hukum di Persimpangan Jalan
Negara untuk Warga atau Warga untuk Negara? Membaca Indonesia Hari Ini lewat Cermin La Politica Aristoteles
Kebijakan Penghangusan Kuota Internet Digugat ke MK
Demokrasi Indonesia Dalam Cengkeraman Elit
Penegakan Hukum Indonesia di Persimpangan Das Sein dan Das Sollen
PMK 111/2025 Perkuat Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Mulai Berlaku 2026
PERMA 3/2025 Dinilai Perkuat Kepastian Hukum Penindakan Kejahatan Pajak

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 06:27

Bahlil : Menteri yang Amankan Kedaulatan Rakyat

Selasa, 20 Januari 2026 - 14:38

Indonesia, Negara Hukum di Persimpangan Jalan

Minggu, 18 Januari 2026 - 23:47

Negara untuk Warga atau Warga untuk Negara? Membaca Indonesia Hari Ini lewat Cermin La Politica Aristoteles

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:28

Kebijakan Penghangusan Kuota Internet Digugat ke MK

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:03

Demokrasi Indonesia Dalam Cengkeraman Elit

Rabu, 7 Januari 2026 - 11:59

Penegakan Hukum Indonesia di Persimpangan Das Sein dan Das Sollen

Selasa, 6 Januari 2026 - 16:04

PMK 111/2025 Perkuat Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Mulai Berlaku 2026

Selasa, 6 Januari 2026 - 14:59

PERMA 3/2025 Dinilai Perkuat Kepastian Hukum Penindakan Kejahatan Pajak

Berita Terbaru