Bupati Pati Minta Maaf dan Janji Evaluasi Kenaikan PBB-P2

- Publisher

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 12:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA – Jakarta, 9 Agustus 2025 – Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memberikan tanggapan terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Jumat (8/8/2025), Sudewo meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menyatakan akan membuka ruang untuk mengevaluasi kebijakan tersebut yang dianggap memberatkan warga.

BACA JUGA :  Warga Soppeng Laporkan Dugaan Penipuan Online Skema Segitiga, Kerugian Capai Rp30 Juta

“Saya mohon maaf atas kericuhan yang terjadi pada hari Selasa kemarin (5/8/2025),” ungkap Sudewo. Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi akan ditinjau kembali. “Jika ada permintaan untuk menurunkan tarif yang mencapai 250%, akan saya pertimbangkan ulang,” ujarnya.

Meskipun demikian, Sudewo membantah bahwa seluruh wajib pajak di Kabupaten Pati mengalami kenaikan maksimal. Ia menjelaskan bahwa mayoritas mengalami kenaikan di bawah 100%. “Lebih banyak yang mengalami kenaikan di bawah 100%, bahkan di bawah 50%,” jelasnya.

Sudewo juga mengungkapkan bahwa hampir separuh dari warga Pati telah membayar PBB berdasarkan ketetapan terbaru. “Sekitar 50% dari warga sudah melakukan pembayaran,” tambahnya.

Terkait insiden yang viral di media sosial, di mana petugas memindahkan dus air mineral dari posko warga, Sudewo menegaskan bahwa tidak ada unsur perampasan barang. “Kami tidak bermaksud merampas barang-barang tersebut, hanya sekadar memindahkannya,” tegasnya.

BACA JUGA :  Kilas Balik 28 Tahun Reformasi Indonesia

Pernyataan Bupati ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mengatasi kekhawatiran masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak mendukung kondisi ekonomi mereka.

Sekarang, pemerintah Kabupaten Pati harus menunjukkan keseriusannya dalam mengevaluasi kembali kebijakan pajak yang telah memicu polemik ini.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

HUT Bhayangkara ke-80, Polres Barsel Kumpulkan 26 Kantong Darah Lewat Donor Massal
Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM
Berkumpul tokoh sentral adat, PYM Datu Amir MA (Sultan Sambaliung), PYM Adji Raden M. Bahkrun (Sultan Gunung Tabur), serta H. Datu Dissan Hasanudin Maulana (Sultan Bulungan)
Lapas Kelas IIB Sarolangun Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Petugas, Kalapas: Kami Masih Lakukan Pendalaman Secara Menyeluruh
Lapas Kelas IIB Bangko dan BPS Merangin Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang
Aktivitas Tambang Diduga Tak Berizin di Karst Bontolempangan Terus Berjalan
Kepolisian Resor (Polres) Berau bersama tim gabungan lintas instansi, Sidak terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Berita ini 78 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:17 WIB

HUT Bhayangkara ke-80, Polres Barsel Kumpulkan 26 Kantong Darah Lewat Donor Massal

Selasa, 23 Juni 2026 - 20:21 WIB

Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM

Selasa, 23 Juni 2026 - 16:45 WIB

Lapas Kelas IIB Sarolangun Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Petugas, Kalapas: Kami Masih Lakukan Pendalaman Secara Menyeluruh

Selasa, 23 Juni 2026 - 16:11 WIB

Lapas Kelas IIB Bangko dan BPS Merangin Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:51 WIB

Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang

Berita Terbaru

Berita Utama

Aliansi Lingkungan Soroti Rencana PT Conch di Barru

Selasa, 23 Jun 2026 - 21:43 WIB