Bupati Pati Minta Maaf dan Janji Evaluasi Kenaikan PBB-P2

- Publisher

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 12:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA – Jakarta, 9 Agustus 2025 – Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memberikan tanggapan terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Jumat (8/8/2025), Sudewo meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menyatakan akan membuka ruang untuk mengevaluasi kebijakan tersebut yang dianggap memberatkan warga.

BACA JUGA :  Warga Desa Gading Kulon Mendesak ATR/BPN, Segera Mengambil Tindakan dan Keputusan Agar Kebenaran Terungkap 

“Saya mohon maaf atas kericuhan yang terjadi pada hari Selasa kemarin (5/8/2025),” ungkap Sudewo. Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi akan ditinjau kembali. “Jika ada permintaan untuk menurunkan tarif yang mencapai 250%, akan saya pertimbangkan ulang,” ujarnya.

Meskipun demikian, Sudewo membantah bahwa seluruh wajib pajak di Kabupaten Pati mengalami kenaikan maksimal. Ia menjelaskan bahwa mayoritas mengalami kenaikan di bawah 100%. “Lebih banyak yang mengalami kenaikan di bawah 100%, bahkan di bawah 50%,” jelasnya.

Sudewo juga mengungkapkan bahwa hampir separuh dari warga Pati telah membayar PBB berdasarkan ketetapan terbaru. “Sekitar 50% dari warga sudah melakukan pembayaran,” tambahnya.

Terkait insiden yang viral di media sosial, di mana petugas memindahkan dus air mineral dari posko warga, Sudewo menegaskan bahwa tidak ada unsur perampasan barang. “Kami tidak bermaksud merampas barang-barang tersebut, hanya sekadar memindahkannya,” tegasnya.

BACA JUGA :  Perselisihan di Warung Mentawak Berujung Pemukulan, YL Lapor ke Polres Merangin  

Pernyataan Bupati ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mengatasi kekhawatiran masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak mendukung kondisi ekonomi mereka.

Sekarang, pemerintah Kabupaten Pati harus menunjukkan keseriusannya dalam mengevaluasi kembali kebijakan pajak yang telah memicu polemik ini.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Kolaborasi KKN UMAHA dan Posyandu Karang Tanjung, Perkuat Kepedulian terhadap Kesehatan Warga
Kolaborasi KKN UMAHA dan Posyandu Karang Tanjung, Perkuat Kepedulian terhadap Kesehatan Warga
Peneliti PBA FBS Universitas Negeri Jakarta Kembangkan Modul Digital Interaktif Berbasis AI untuk Pembelajaran Berbicara Bahasa Arab
Sengketa Tambang Barsel: Janji “Hibah” Alat Berat Berujung Penolakan di RDP
BEM STIKES Bina Bangsa Majene Bawa Aspirasi Sulawesi Barat di Pratemu Nasional XV BEM Nusantara 2026
Nitezen Ungkap Dugaan Pungli dan Mafia Tanah, Krisis Kepercayaan Terhadap ATR/BPN kabupaten Probolinggo Nampak Jelas
Warga Sapikerep Menunggu Keajaiban Keadilan, Dugaan Penganiayaan Tersangka Pelaku WNA Belum Ada Kepastian Hukum
Jemput Aspirasi Masyarakat, Efrinaldi Politisi Nasdem Laksanakan Reses di Desa Naumbai
Berita ini 78 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:30 WIB

Kolaborasi KKN UMAHA dan Posyandu Karang Tanjung, Perkuat Kepedulian terhadap Kesehatan Warga

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:17 WIB

Kolaborasi KKN UMAHA dan Posyandu Karang Tanjung, Perkuat Kepedulian terhadap Kesehatan Warga

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:59 WIB

Peneliti PBA FBS Universitas Negeri Jakarta Kembangkan Modul Digital Interaktif Berbasis AI untuk Pembelajaran Berbicara Bahasa Arab

Rabu, 5 Agustus 2026 - 22:28 WIB

Sengketa Tambang Barsel: Janji “Hibah” Alat Berat Berujung Penolakan di RDP

Rabu, 5 Agustus 2026 - 21:21 WIB

BEM STIKES Bina Bangsa Majene Bawa Aspirasi Sulawesi Barat di Pratemu Nasional XV BEM Nusantara 2026

Berita Terbaru

mancingjitu slot thailand slot thailand