SUARA UTAMA –
Aspirasi Rakyat Dibelokkan Jadi Alat Transaksi Politik ?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti praktik penggunaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang diduga menyimpang dari tujuan awal sebagai saluran aspirasi rakyat. Lembaga antirasuah tersebut mengingatkan bahwa pokir bukanlah “komoditas” politik yang dapat diperdagangkan demi proyek-proyek tertentu.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa KPK telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait adanya pola tukar-menukar proyek antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah, dengan modus menjadikan pokir sebagai alat lobi anggaran.
“Pokir itu sebenarnya merupakan hasil reses dan aspirasi masyarakat, bukan alat tawar-menawar proyek,” ujar Alexander dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Modus: Pokir Jadi Jalan Masuk Proyek ‘Titipan’
Temuan KPK di sejumlah daerah menunjukkan pola berulang. Anggota DPRD diduga ‘menitipkan’ proyek-proyek tertentu ke dalam dokumen pokir, dengan imbalan keuntungan pribadi seperti komisi dari kontraktor atau penunjukan rekanan tertentu.
Beberapa modus yang ditemukan antara lain:
- Pokir digunakan untuk mengarahkan proyek pada pihak tertentu melalui dinas teknis.
- Adanya dugaan “fee proyek” dari rekanan kepada oknum DPRD sebagai imbalan pengaruh politik.
- Intervensi dalam proses lelang atau pengadaan barang dan jasa agar rekanan tertentu menang.
Berdasarkan kajian KPK sepanjang 2022–2024, terdapat indikasi transaksi gelap dalam 42% usulan pokir di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan dalam beberapa kasus, oknum legislatif terlibat langsung dalam proses pelaksanaan proyek, mulai dari penentuan nilai hingga pengawasan teknis.
Elemen Sipil Bicara: “Pokir Jadi Sumber Korupsi Baru”
Aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menyebutkan bahwa pokir kini kian menjelma sebagai celah korupsi terselubung.
“Banyak kepala daerah terpaksa menuruti pokir untuk mengamankan hubungan politik dengan DPRD. Ini berpotensi membajak proses perencanaan anggaran,” kata Kurnia.
Hal senada disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurut mereka, pokir yang tidak transparan dan tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat akan memicu pemborosan APBD dan merusak ekosistem tata kelola pemerintahan.
KPK Dorong Transparansi dan Pengawasan Eksternal
Sebagai langkah preventif, KPK mengimbau agar pemerintah daerah dan DPRD membuka akses informasi pokir secara publik melalui situs resmi dan sistem e-planning.
Selain itu, KPK mendorong penguatan fungsi pengawasan internal, termasuk keterlibatan Inspektorat Daerah, BPKP, dan masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan pokir di lapangan.
“Kita tidak anti terhadap pokir. Yang kita lawan adalah praktik jual-beli dan intervensi proyek yang mencederai demokrasi,” tegas Alexander.
Penutup: Aspirasi Harus Kembali ke Rakyat
Praktik politisasi pokir tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan anggaran. Jika dibiarkan, ini dapat merusak integritas lembaga legislatif serta memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyatnya.
KPK menegaskan, pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap laporan dan membuka penyelidikan lebih lanjut bila ditemukan unsur pidana korupsi dalam praktik pokir yang menyimpang
Sumber Berita : Referensi, KPK RI – Peringatan Soal Pokir : Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tentang penyimpangan pokir dalam acara koordinasi nasional pencegahan korupsi.
