Jakarta, SUARA UTAMA
Majelis Pendidikan Kristen (MPK) resmi meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justice Nusantara dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung APL Tower tanggal 18 aret 2025. Peluncuran ini ditandai dengan simbolis penekanan sirine oleh Ketua Umum MPK, Handi Irawan, MBA, M.Com, dan disaksikan oleh Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic, S.H., M.Hum, serta seluruh pimpinan MPK lainnya.
Peluncuran LBH Justice Nusantara diiringi dengan seminar hukum bertajuk 7 Problematika Hukum dalam Penyelenggaraan Sekolah Kristen dan Solusinya. Seminar ini menghadirkan para pakar hukum yang membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan sekolah Kristen di Indonesia, dengan agenda sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengelolaan Aset Yayasan/Gereja oleh Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pendidikan oleh Debby Velina, S.H.
Izin dan Persekusi di Sekolah: Masalah dan Solusinya oleh Ivan R. Luntungan, S.H., M.H., M.M.
Kontrak Kerja bagi Guru: Permasalahan dan Solusinya oleh Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn.
Dana BOS yang Berkeadilan dan Solusinya oleh Dr. Chandra Situmeang, CA, CMP, CRMP.
Menghadapi Kecelakaan di Sekolah dan Solusinya oleh Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.
Bullying di Sekolah Kristen dan Solusinya oleh Dwi Erni Nugrohowati, S.H., M.H., M.Th.
Dalam sambutannya, Handi Irawan menegaskan pentingnya kehadiran LBH Justice Nusantara sebagai wadah advokasi bagi sekolah-sekolah Kristen dalam menghadapi berbagai tantangan hukum. “Dengan adanya LBH Justice Nusantara, sekolah-sekolah Kristen kini memiliki akses terhadap pendampingan hukum yang profesional dan berintegritas. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam dunia pendidikan Kristen,” ujarnya.
Sementara itu, Ivan R. Luntungan, S.H., M.H., M.M., yang ditunjuk sebagai Ketua Pengurus LBH Justice Nusantara, menyampaikan bahwa lembaga ini akan fokus pada perlindungan hukum bagi sekolah-sekolah Kristen, tenaga pendidik, dan peserta didik. “Kami siap memberikan bantuan hukum terkait pengelolaan aset, perizinan, hak tenaga pendidik, serta berbagai isu lain yang kerap dihadapi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia,” ungkapnya.
Peluncuran LBH Justice Nusantara ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam mendukung eksistensi sekolah Kristen di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Dengan adanya LBH ini, MPK menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh komunitas Kristen di tanah air.
