Yogyakarta ( SUARAUTAMA.DI) Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu (LKMPB ) Paniai, menolak atas tindakan peregrutan yang di lakukan Kesbanpol dan pansel paniai tanpa berdasarkan hukum Pada tanggal 22 Oktouber 2024.
KPU kabupaten Paniai resmi Pelantikan PPS, Aula Tongkonan belakang polres madi
Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu ( LKMPB) paniai memasang Balio LKMPB di depan kesbanpol paniai sebagai Aksi Respon cepat serta menolak keras atas tindakan kesbanpol dan pansel kab paniai yang sedang melakukan regrutmen pengangangkatan Calon anggota DPRK melalui mekanisme jalur otsus papua. Kerterangan tertulis yang terima kapada kami Awak Media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut jubir, Yusak Nawipa’ menyatakan Regrutmen yang sedang di lakukan oleh Kesbanbol dan pansel paniai,tindakan tersebut kami menilai sudah melanggar dasar humum Mahakama Konstitusi Republik Indonesia MK -RI No: 41/PUU/XVII/2019. berdasarkan Sampel turunan UU Otsus no.2 tahun 2021 terkait Kursi pengangkatan Frasa pasal 28 adalah PP 106 dalam implementasinya pun, PERGUB tidak boleh bertentangan dengan maksud UU Otsus dan PP 106.
Kerterangan tertulis yang kami terima melalui via WhatssApp.
Pandis Kecamatan Bogobaida Kab Paniai, Gelar Sukses Pelantikan PPL 7 Desa
Lanjut, Nawipa’ Namun Kemelencengan PERGUB papua tengah telah melahirkan pengaruh negatif yang sangat signifikan kepada Kesbanpol dan utusan pansel kab paniai dari perintah UU 2.2021 dan PP.106. terkait hal teknisnya sebenarnya adalah rekomendasi Lembaga Adat yang di akui pemerintah dan bukan keterwakilan adat atau suku atau rekomendasi kepala suku. Terangnya.
KPU kabupaten Paniai resmi Pelantikan PPS, Aula Tongkonan belakang polres madi
Lebih Lanjut jubir, Yusak Nawipa’ Padahal yang sebenarnya adalah lembaga adat yang di akui pemerintah yang merekomendasikan anak anak adat untuk mencalonkan diri mendaftar calon dprk
adalah Lembaga Komunikasi Papua Bersatu “LKMPB Penyelewengan dasar hukum ini LKMPB Paniai serta Ketua Umum menilai Kesbanpol paniai dan pansel paniai telah membuat kesalahan besar dan telah ter intervensi pemerintah ini tentu kami menilai bahwa membuat aturan semau gue. Jelasnya.
Lanjut menjelaskan jubir saat pernyataan itu yusak, Seharusnya lembaga LKMPB telah tanpa melihat histori adanya kursi pengangkatan itu dari mana. sebenarnya pemerintah harus berterima kasih kepada pengurus partai lokal papua bersatu yang berjuang meminta partai lokal dan pemerintah pusat mengakomodir dengan memberikan kursi pengangkatan ini.
. Kerterangan tertulis yang kami wartawan () terima melalui via WhatssApp.
Lanjut nawipa, Dengan adanya regulasi membuat Aturan Semau Gue maka LKMPB atau partai lokal papua bersatu kabupaten paniai mengambil sikap untuk menuntut segera memperahatikan dasar hukum MK RI No:41/PUU/XVII/2019, pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang otsus papua serta Rekomendasi kesbanpol provinsi papua Pada tanggal 12 Juli 2023.kepada kesbanpol dan pasel paniai segera mengeluarkan surat pernyataan dan rekomendasi resmi yaitu pengangkatan 6 kursi Calon DPRK melalui mekanisme otsus papua kepada LKMPB 100% karena barang itu jasa Partai Lokal Papua bersatu. Kesbanpol dan pansel paniai jika bersi keras maka aksi respon cepat pada tanggal 22 oktouber 2024 adalah hanya pesangan balio,25 oktober LKMPB Paniai akan menutup kantor “ujar Ketua LKMPB paniai dan anggotanya. Kerterangan tertulis yang kami terima melalui via WhatssApp.
Ada pun Tuntutan Pernyataan Sikap yang telah di sampaikan oleh Lembaga komunikasi Papua Bersatu sebagai berikut:
1. kami menolak pemberlakuan pergub pj.gubernur papua tengah yang melenceng dan tidak mengimplementasikan perintah peraturan pemerintah nomor 106 dan uu no.2 tahun 2021 tentang otsus papua terkait kursi pengangkatan.
2. jika di paksakan pansel dprk melakukan pembagian wilayah distrik maka, harus mengakomodir semua calon dprk dari lembaga lkmpb dari setiap distrik masing masing yang telah memenuhi syarat.
PD Paniai Papua Gelar Pelatihan Pembuatan Adonan KUE Menuju Kesejahteraan Kampung
3. kami meminta agar pansel kesbangpol wajib mengangkat badan pengurus atau anggota lkmpb sebagai prioritas utama anggota dprk kabupaten paniai paling banyak 6 orang atau 100%, mengingat jasa lkmpb bagi papua.
4. apabila pansel dprk dan kesbangpol tidak mengindahkan poin 2 dan 3 di atas, maka lembaga lkmpb yang telah berjasa bagi negara republik indonesia akan memalang kantor dan sekretariat pansel dprk dan memberhentikan sementara proses penjaringan dprk di kabupaten paniai sampai ada keputusan hukum tetap dari gugatan yang sementara lkmpb lakukan di mahkamah agung jakarta.
- Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya
- Andre Hariyanto Kantongi Sertifikat UKW Harian Kompas, Resmi Kompeten sebagai Wartawan Dewan Pers
- Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
Ibadah Gelar perayaan (HUT) Injil masuk di tanah Papua, persiapan kordinator Paniai timur Awepa
5. tuntutan kami dari lembaga lkmpb menyatakan sikap segera secepat nya keluarkan surat pernyataan dan rekomendasi resmi untuk pengangkatan dprk jalur otsus di kabupaten paniai
6. lembaga lkmpb menuntut segera mengembalikan kursi pengangkatan dprk melalui mekanisme jalur otsus otsus papua di kabupaten paniai 100% kepada lembaga lkmpb berdasarkan surat mahkama konstitusi mk-ri no: 41 puu/xvii-2019 pada ketentuan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 uu tahun 2021
7. tuntutan kami segera di percepatkan
demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dengan sebenar – benarnya sesuai kebenaran hukum dan fakta dari tuntutan rakyat papua untuk mengamankan hak politik rakyat papua melalui jalur pengangkatan tanpa partai lokal.
Tim Peduli Lingkungan Melakukan Aksi Demonstrasi di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Paniai.
Atas pernyataan ini akan tanggung jawab : Ketua LKMPB “Ayub Tatogo” terima kasih demikian koyaoo
Penulis : Aristo. Y .N
Editor : Mas AmoYatt
