Aktivis Ungkap Dugaan Keterlibatan UPP Kelas 3 Labuan dalam Pasar Gelap Jual Beli Bangkai Kapal Tongkang dan Scarafing Ilegal

- Penulis

Kamis, 12 September 2024 - 14:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Labuan, Pandeglang – Siang ini Kamis, 12/09/2024, aliansi masyarakat dan aktivis lingkungan hidup menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor UPP Kelas 3 Labuan, Pandeglang, Banten. Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Aksi Aditya Iksan dan Hadi Setiawan, yang menuntut pertanggungjawaban dari pihak Syahbandar atas sejumlah isu serius yang telah merugikan masyarakat dan lingkungan di perairan selatan Provinsi Banten.

Aditya Iksan menyampaikan bahwa mereka menuntut penjelasan dan tindakan tegas dari Syahbandar terkait sisa penyekrapan bangkai tongkang yang dibiarkan mencemari perairan selatan Banten. “Ini bukan hanya merusak ekosistem laut tetapi juga membahayakan mata pencaharian nelayan setempat,” tegas Aditya. Ia juga mengkritik pihak Syahbandar yang membiarkan kegiatan pemotongan tongkang secara ilegal di Pantai Rancecet, Desa Batu Hideng, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tanpa tindakan tegas. “Kami mengecam keras sikap pembiaran ini dan menuntut agar kegiatan tersebut segera dihentikan serta para pelakunya diberikan sanksi tegas,” tambahnya.

Hadi Setiawan, sebagai Koordinator Aksi lainnya, menyoroti bahwa surat penyetopan pekerjaan scrafing eks BG. NAUTICA 25 yang diterbitkan oleh Syahbandar terkesan hanya formalitas tanpa adanya tindakan nyata di lapangan. “Hal ini sangat tidak dapat diterima karena pekerjaan tersebut harus benar-benar dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut,” ujar Hadi. Selain itu, ia juga mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan pihak Syahbandar dalam praktik jual beli tongkang secara ilegal. “Ini adalah pelanggaran serius yang tidak boleh diabaikan. Kami juga meminta agar pejabat senior UPP Kelas 3 Labuan yang terlibat dalam pasar gelap penjualan besi bangkai tongkang segera dipecat,” lanjutnya.

Aksi demonstrasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, dan mahasiswa yang terdampak langsung oleh kegiatan-kegiatan ilegal tersebut. Meskipun Kantor UPP Kelas III Labuan tampak sepi saat demonstrasi berlangsung, para demonstran berencana untuk melanjutkan aksi ini dengan gelombang kedua pada minggu depan jika tuntutan mereka tidak segera direspons.

Berita Terkait

Bumdes Desa Mudo Diduga Mangkrak, Kolam Lele Senilai Rp 85 Juta Tak Beroperasi Maksimal
Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 
Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 
Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe
Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif
Polsek Tabir Bergerak Cepat Usai Viral Dugaan Penampungan Emas Ilegal Milik Badi
Program Rehabilitasi Lapas IIB Bangko Berakhir, 20 WBP Tunjukkan Hasil Positif Pemulihan
Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia
Berita ini 283 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:28 WIB

Bumdes Desa Mudo Diduga Mangkrak, Kolam Lele Senilai Rp 85 Juta Tak Beroperasi Maksimal

Jumat, 5 Desember 2025 - 19:21 WIB

Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 

Jumat, 5 Desember 2025 - 18:08 WIB

Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 

Jumat, 5 Desember 2025 - 12:32 WIB

Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe

Jumat, 5 Desember 2025 - 11:26 WIB

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif

Kamis, 4 Desember 2025 - 19:14 WIB

Program Rehabilitasi Lapas IIB Bangko Berakhir, 20 WBP Tunjukkan Hasil Positif Pemulihan

Kamis, 4 Desember 2025 - 16:12 WIB

Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia

Kamis, 4 Desember 2025 - 14:37 WIB

Tinjau Proyek Jalan Rp1,3 Miliar di Pamanukan, Bupati Subang Tegaskan: Tidak Ada Anak Emas, Semua Wilayah Prioritas

Berita Terbaru