Sema Banten Serukan Aksi di Kementerian Perhubungan Laut Terkait Penyekrafan Ilegal Kapal Tongkang di Desa Batu Hideung Pandeglang

- Penulis

Selasa, 27 Agustus 2024 - 00:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, PANDEGLANG – 27 Agustus 2024 – Sentrum Mahasiswa Banten (Sema Banten), melalui Koordinator Wilayah Yudistira dan Hadi Setiawan, mengumumkan bahwa mereka akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Perhubungan Laut, Jakarta. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas adanya kegiatan penyekrafan besi kapal tongkang BG. NAUTICA di Rancecet Desa Batu Hideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang diduga dilakukan secara ilegal dan melanggar sejumlah peraturan.

Kegiatan penyekrafan ini diduga melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2013. Kasus ini semakin diperparah dengan adanya dugaan transaksi jual beli ilegal antara pihak yang mengklaim sebagai pemilik kapal dengan Perusahaan Salvage Lion Marine. Lebih parah lagi, transaksi ini diduga melibatkan oknum pegawai UPP Kelas III Labuan sebagai mediator, yang seharusnya bertugas menegakkan peraturan dan fungsinya.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Alih-alih menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, diduga oknum pegawai tersebut malah menjadi bagian dari perdagangan ilegal besi kapal tongkang. Ini jelas-jelas merugikan masyarakat, karena sisa-sisa besi kapal tongkang yang berserakan tidak dibersihkan oleh pemilik kapal atau pihak asuransi dan telah mencemarai pantai di daerah tersebut, padahal itu sudah menjadi kewajiban mereka,” tegas Yudistira, Koordinator Wilayah Sema Banten.

Hadi Setiawan, Koordinator Wilayah lainnya, menambahkan, “Kejadian ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap kegiatan salvage dan penyekrafan kapal di wilayah tersebut. Masyarakat menjadi korban atas ketidakbertanggungjawaban para pihak yang terlibat, sementara pemerintah terkesan tutup mata. Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.”

Yudistira juga menyoroti bahwa meskipun UPP Labuan telah mengeluarkan **Surat Penetapan Penghentian Penyekrafan** dengan Nomor UM.003/07/04/UPP.LBN-24, tindakan tersebut terkesan hanya formalitas belaka. “Faktanya, kegiatan penyekrafan masih terus berlangsung tanpa adanya tindakan nyata dari pihak UPP Labuan untuk turun langsung ke lapangan dan menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Tidak hanya itu, para oknum yang terlibat dalam penyekrafan ilegal ini pun belum ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sema Banten menuntut Kementerian Perhubungan Laut untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini dan memastikan bahwa peraturan yang ada ditegakkan dengan baik. Selain itu, mereka juga mendesak agar sisa-sisa besi kapal yang berserakan segera dibersihkan oleh pemilik kapal atau asuransi sesuai dengan tanggung jawab mereka.

Aksi ini akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai wilayah di Banten, sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap permasalahan yang merugikan masyarakat.

Penulis : Idgunadi Turtusi

Editor : Idgunadi Turtusi

Sumber Berita : Sema Banten dan penduduk wilayah Desa Batu Hideung

Berita Terkait

Menakar Keadilan Pemungutan Pajak atas Pendapatan Hari Tua
IPMAMI & YLBHI Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM di Jila Mimika ke Komnas HAM
Dampak Stop Izin Perumahan oleh Gubernur Dedi Mulyadi: Siapa Diuntungkan, Siapa Dikorbankan?
Kontradiksi Kebijakan Penghentian Penerimaan Guru Honorer Versus Kekurangan Guru pada SMP dan SMA
Hoax, Tegas Kepala BPBD kabupaten Probolinggo Perihal Video Bencana Banjir di Tiris Ribuan Rumah dan Jembatan Hancur
Solidaritas Peduli Jila Gelar Aksi Damai di DPRK Mimika
Sumitro Djojohadikusumo: Pahlawan Nasional yang Terlambat Diakui Negara
Kiat Sukses Akreditasi Unggul: Langkah Strategis Menghadapi BAN-PT dan LAM-PT
Berita ini 326 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Desember 2025 - 13:26 WIB

Menakar Keadilan Pemungutan Pajak atas Pendapatan Hari Tua

Kamis, 18 Desember 2025 - 13:21 WIB

IPMAMI & YLBHI Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM di Jila Mimika ke Komnas HAM

Kamis, 18 Desember 2025 - 12:47 WIB

Dampak Stop Izin Perumahan oleh Gubernur Dedi Mulyadi: Siapa Diuntungkan, Siapa Dikorbankan?

Kamis, 18 Desember 2025 - 11:44 WIB

Kontradiksi Kebijakan Penghentian Penerimaan Guru Honorer Versus Kekurangan Guru pada SMP dan SMA

Rabu, 17 Desember 2025 - 18:17 WIB

Solidaritas Peduli Jila Gelar Aksi Damai di DPRK Mimika

Rabu, 17 Desember 2025 - 12:45 WIB

Sumitro Djojohadikusumo: Pahlawan Nasional yang Terlambat Diakui Negara

Rabu, 17 Desember 2025 - 10:28 WIB

Kiat Sukses Akreditasi Unggul: Langkah Strategis Menghadapi BAN-PT dan LAM-PT

Rabu, 17 Desember 2025 - 08:58 WIB

PT Arion Indonesia Uji Materi Pasal 78 UU Pengadilan Pajak ke MK

Berita Terbaru

Ilustrasi seorang lelaki tua duduk termenung dengan tatapan berat, menggambarkan pergulatan batin para pensiunan yang menghadapi penurunan pendapatan di masa senja. Janggut putih dan gurat usia pada wajahnya melambangkan perjalanan panjang pengabdian hidup yang kini diuji oleh kebijakan fiskal negara.

Berita Utama

Menakar Keadilan Pemungutan Pajak atas Pendapatan Hari Tua

Kamis, 18 Des 2025 - 13:26 WIB