Surabaya, 27 Agustus 2025 — Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak senior yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, memberikan pandangan kritis dan konstruktif terkait kebijakan pajak Indonesia dalam mendukung iklim investasi yang sehat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Pajak sebagai Instrumen Utama dalam Menarik Investasi
Menurut Yulianto, kebijakan perpajakan yang jelas dan terarah sangat penting untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. “Indonesia sudah memulai langkah yang baik dengan memberikan berbagai insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance. Namun, masalah yang sering muncul adalah implementasi kebijakan ini di lapangan. Banyak investor yang merasa bahwa meskipun ada insentif pajak, birokrasi dan ketidakpastian hukum masih menjadi penghalang utama dalam membuat keputusan investasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, Yulianto menambahkan bahwa keberlanjutan dan konsistensi dalam kebijakan pajak menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan kebijakan perpajakan di Indonesia. “Konsistensi dan transparansi dalam implementasi pajak harus selalu dijaga. Kebijakan yang berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian, yang pada akhirnya membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” jelasnya.
Global Minimum Tax (GMT) dan Tantangannya bagi Investor
Menyinggung penerapan Global Minimum Tax (GMT) yang akan diberlakukan mulai Januari 2025, Yulianto mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak signifikan pada perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. “Penerapan GMT adalah langkah yang sangat positif untuk memastikan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia membayar pajak yang adil dan tidak menghindari kewajiban pajaknya melalui pergeseran laba ke negara dengan tarif pajak rendah,” ujar Yulianto. “Namun, Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak membuat beban pajak bagi investor menjadi terlalu berat, karena hal itu dapat memengaruhi daya saing Indonesia di tingkat internasional,” tambahnya.
Yulianto juga mengingatkan bahwa meskipun Indonesia perlu mengikuti standar internasional terkait pajak, kebijakan pajak domestik harus tetap mampu mendukung investasi, khususnya di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur.
Pentingnya Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta
Dalam menjalankan kebijakan fiskal dan perpajakan, Yulianto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. “Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur terus berusaha menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah dalam memberikan masukan terkait kebijakan fiskal dan moneter. Kami melihat bahwa dialog terbuka antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks,” ujarnya.
Menurut Yulianto, sektor swasta, melalui asosiasi seperti KADIN, dapat memberikan masukan yang sangat berharga terkait implementasi kebijakan pajak yang lebih efisien dan ramah investasi. “Pemerintah perlu mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis mereka di Indonesia. Dengan saling berkolaborasi, kita bisa menemukan solusi yang saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi,” tambahnya.
Menjaga Daya Saing Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Yulianto juga mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global seperti ketegangan geopolitik, krisis energi, dan perubahan iklim memerlukan kebijakan yang cepat tanggap dan fleksibel. “Indonesia harus menjaga daya saingnya dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang inovatif dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan teknologi digital. Selain itu, kebijakan pajak yang mendukung sektor-sektor ini akan sangat penting untuk menarik investasi yang berkelanjutan,” kata Yulianto.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. “Pemerintah harus memastikan bahwa sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas, seperti energi hijau dan industri 4.0, mendapatkan insentif pajak yang memadai. Ini akan memastikan Indonesia tetap relevan dan menarik bagi investor asing,” ujar Yulianto.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Yulianto Kiswocahyono melihat kebijakan perpajakan Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan investasi, namun ada beberapa tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal konsistensi kebijakan, transparansi, dan kemudahan administrasi. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta, serta penerapan kebijakan pajak yang adil dan efisien, akan menjadi kunci dalam menjaga daya saing Indonesia di pasar global, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
