instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik sistem perpajakan Indonesia

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, yang menyampaikan pentingnya untuk segera melaporkan perubahan laporan keuangan dan pajak. Pernyataan beliau menegaskan bahwa restatement laporan keuangan harus diikuti dengan perubahan dalam laporan pajak yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kewajiban pajak tercatat dengan benar. Hal ini sangat penting agar perusahaan dapat menghindari potensi masalah hukum dan fiskal di masa depan.

Berita Utama

Implikasi Hukum dan Fiskal Restatement Laporan Keuangan pada Pajak Badan

Berita Utama | Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 17 November 2025 - 11:58 WIB

Senin, 17 November 2025 - 11:58 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 17 November 2025 – Restatement laporan keuangan auditan yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki laporan keuangan yang telah diaudit sebelumnya dapat…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, yang mengkritik sistem Coretax, yang meskipun menawarkan kemudahan, masih menghadapi masalah teknis yang menghambat implementasinya.

Ekonomi

Tantangan Coretax: Menjanjikan Kemudahan, Namun Masih Jauh dari Harapan

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Kamis, 2 Oktober 2025 - 09:47 WIB

Kamis, 2 Oktober 2025 - 09:47 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 2 Oktober 2025 – Dengan diberlakukannya sistem Coretax, administrasi pajak di Indonesia mengalami transformasi signifikan, yang menguntungkan wajib pajak. Hal…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP menegaskan bahwa pajak harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Menurutnya, menakut-nakuti wajib pajak justru akan menurunkan kepercayaan publik. Kepatuhan akan tumbuh bila ada rasa keadilan serta transparansi dalam penggunaan penerimaan negara.

Bisnis

Yulianto Kiswocahyono: Pajak Butuh Kepastian Hukum, Bukan Tekanan

Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 24 September 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak boleh ditempuh dengan cara menekan…

Ilustrasi kartun Aksi damai IWPI di depan Istana, menyuarakan Tuntutan 1+10 dan mengingatkan Janji 17+8 demi keadilan dan transparansi perpajakan.

Ekonomi

IWPI Suarakan Tuntutan 1+10 ke Presiden, Ingatkan Janji 17+8 yang Belum Terpenuhi

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 15 September 2025 - 15:27 WIB

Senin, 15 September 2025 - 15:27 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 15 September 2025 – Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) kembali menyampaikan aspirasi masyarakat terkait reformasi perpajakan nasional. Melalui surat resmi…

Ilustrasi politik menggambarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan ekspresi penuh kesedihan, memegang hati merah yang hancur. Di latar belakang, tampak gedung Pengadilan Pajak yang kokoh dan sekelompok pengunjuk rasa yang mengangkat tangan sebagai simbol ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Ilustrasi ini mencerminkan ketegangan dan kekecewaan masyarakat terhadap ketidakadilan fiskal yang terus berkembang.

Ekonomi

Sri Mulyani dan Patah Hati Fiskal: Ketika Rasa Keadilan Terabaikan

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Kamis, 4 September 2025 - 13:39 WIB

Kamis, 4 September 2025 - 13:39 WIB

Oleh: Rinto SetiyawanSUARA UTAMA – Jakarta, 4 September 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani menulis sebuah refleksi emosional di akun Facebook-nya, menyusul penjarahan rumah…