instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik pengawasan independen

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP Praktisi Hukum dan Konsultan Pajak Senior yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur menegaskan bahwa KUHAP merupakan jantung sistem peradilan pidana yang harus disusun secara hati-hati karena menyangkut perlindungan hak dasar warga negara.

Berita Utama

Pengesahan RUU KUHAP Picu Polemik Baru soal Hak Warga Negara

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 19 November 2025 - 09:59 WIB

Rabu, 19 November 2025 - 09:59 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 19 November 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)…

Ilustrasi seorang lawyer menyampaikan pembelaan di hadapan majelis hakim dalam sidang perkara pidana.

Berita Utama

Dilema Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 10 Oktober 2025 - 09:01 WIB

Jumat, 10 Oktober 2025 - 09:01 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 10 Oktober 2025 — Konsep restorative justice atau keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia terus menjadi sorotan publik. Sistem…