instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik hak asasi manusia

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP praktisi pajak dan hukum menegaskan bahwa prinsip lex favor reo tidak boleh dipandang sekadar norma pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara di hadapan hukum.

Berita Utama

Asas Lex Favor Reo Belum Diakomodasi dalam RUU Pelaksanaan Pidana Mati

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 4 November 2025 - 12:30 WIB

Selasa, 4 November 2025 - 12:30 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 4 November 2025 — Sejumlah pakar hukum menilai Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (RUU Pelaksanaan Pidana Mati)…

Polisi dengan tameng pengendali massa di tengah demonstrasi. Komunitas internasional menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.

Ekonomi

PBB dan ASEAN Desak Indonesia Transparan Usai Tragedi Demonstrasi Akhir Agustus

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Sabtu, 6 September 2025 - 20:59 WIB

Sabtu, 6 September 2025 - 20:59 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 6 September 2025. Gelombang demonstrasi yang mewarnai pekan terakhir Agustus 2025 di sejumlah daerah Indonesia kini mendapat perhatian tajam dari…

Kondisi Gedung Negara Grahadi, Surabaya, yang hangus terbakar akibat kerusuhan dalam aksi demonstrasi.

Ekonomi

Ricuh di Surabaya: Gedung Grahadi Terbakar, LBH Soroti Penangkapan Demonstran

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Minggu, 31 Agustus 2025 - 10:23 WIB

Minggu, 31 Agustus 2025 - 10:23 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 31 Agustus 2025 – Aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu malam (30/8), berujung ricuh dan menimbulkan kerusakan….

Yulianto Kiswocahyono menyoroti ketidakmatangan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pajak dan ketidakpekaan elit politik, yang memperburuk ketegangan sosial. Ia menekankan pentingnya respons kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap tuntutan rakyat.

Ekonomi

Demo Ricuh di Indonesia: Tuntutan Rakyat untuk Pemerintah yang Lebih Bertanggung Jawab

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Sabtu, 30 Agustus 2025 - 10:38 WIB

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 10:38 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 29 Agustus 2025 – Serangkaian demonstrasi besar terjadi di berbagai kota di Indonesia, berujung ricuh dan menimbulkan ketegangan sosial yang…