SUARA UTAMA – Perjalanan bangsa Indonesia selalu diwarnai oleh pertarungan ide dan kepentingan. Di satu sisi, ada semangat rakyat untuk membangun kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Di sisi lain, terdapat praktik kapitalisme oportunistik yang bersekutu dengan jaringan koruptor dan mafia. Kapitalisme model ini tidak hanya mengeksploitasi sumber daya ekonomi bangsa, tetapi juga memperlemah sendi-sendi demokrasi, merusak tatanan politik, dan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar.
Dalam situasi inilah, muncul figur Prabowo Subianto sebagai presiden yang membawa pesan tegas: membangun Indonesia yang berdaulat, bersih, dan berkeadilan. Rakyat yang mendukungnya melihat peluang besar untuk mengakhiri dominasi ekonomi predatoris yang selama ini membelenggu pembangunan nasional.
Kapitalisme Oportunistik: Ancaman Bagi Kedaulatan Ekonomi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapitalisme pada dasarnya adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pasar. Namun, ketika ia bertransformasi menjadi kapitalisme oportunistik, yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan nasional, ia menjadi ancaman serius.
Prof. Faisal Basri, ekonom senior UI, pernah menegaskan bahwa “jika negara membiarkan pasar dikuasai oligarki, maka pembangunan ekonomi hanya akan memperkaya segelintir orang, sementara rakyat luas justru semakin tertinggal.” Pandangan ini memperkuat urgensi perlunya arah baru yang lebih berkeadilan.
Kompas dalam tajuk rencananya pernah menegaskan bahwa “ketika ekonomi lebih berpihak pada kelompok pemilik modal daripada rakyat banyak, maka tujuan pembangunan nasional telah melenceng dari cita-cita konstitusi.” Pandangan ini senada dengan kritik ekonom senior Faisal Basri yang menilai oligarki kerap menguasai sumber daya vital bangsa.
Korupsi dan Mafia: Musuh Bersama Rakyat
Korupsi bukan hanya soal pencurian uang negara. Ia adalah akar dari keterpurukan sistemik yang melanggengkan kesenjangan sosial dan menutup kesempatan bagi rakyat kecil. Mafia ekonomi yang beroperasi di balik layar birokrasi membuat kebijakan publik kehilangan makna kerakyatan.
Menurut Dr. Refly Harun, pakar hukum tata negara, “korupsi dan mafia adalah virus yang melemahkan demokrasi. Tanpa komitmen kepemimpinan yang kuat, pemberantasan korupsi hanya akan berhenti pada slogan.” Inilah sebabnya rakyat menaruh harapan besar kepada Prabowo agar perang melawan korupsi tidak berhenti di tataran retorika.
Solidaritas Rakyat: Basis Kekuatan Perubahan
Tidak ada pemimpin yang bisa berjuang sendirian. Solidaritas rakyat menjadi fondasi utama dalam perang melawan kapitalisme oportunistik dan korupsi. Dukungan rakyat tercermin dalam konsistensi menjaga moralitas politik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta berani menolak praktik ekonomi yang merugikan bangsa.
Prof. Azyumardi Azra (alm.), cendekiawan Muslim, pernah mengingatkan bahwa “kekuatan rakyat dalam menjaga moralitas bangsa adalah benteng utama melawan mafia politik dan ekonomi.” Pandangan ini relevan, karena rakyat yang bersatu dengan pemimpinnya dapat menjadi penentu arah perubahan.
Jalan Menuju Indonesia Bersih dan Berdaulat
Perang melawan kapitalisme oportunistik dan korupsi bukanlah perkara sehari dua hari. Ia adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi, keberanian, dan komitmen nasional. Prabowo dan rakyat perlu menempuh beberapa langkah strategis:
- Reformasi struktural ekonomi – memperkuat sektor riil, mendorong industrialisasi berbasis sumber daya dalam negeri, dan melindungi UMKM.
- Penguatan hukum dan pemberantasan korupsi – memperkuat KPK, kejaksaan, dan pengadilan agar bebas dari intervensi politik.
- Pemberantasan mafia ekonomi – menutup celah impor pangan ilegal, mafia tambang, hingga kartel energi yang merugikan rakyat.
- Membangun etika politik baru – menumbuhkan budaya politik bersih, anti-transaksional, dan berpihak pada rakyat kecil.
- Mobilisasi solidaritas rakyat – melalui pendidikan politik, gerakan masyarakat sipil, serta partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik.
Seperti dikatakan oleh pengamat politik Prof. Salim Said, “Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani menabrak kepentingan oligarki demi membangun negara yang lebih adil.” Hal ini menunjukkan bahwa tanpa keberanian politik, mafia ekonomi akan terus bercokol.
Penutup : Solidaritas rakyat bersama Prabowo adalah momentum penting bagi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Perang melawan kapitalisme oportunistik, korupsi, dan mafia bukan sekadar agenda politik, tetapi tugas sejarah.
Jika konsistensi dijaga, maka Indonesia berpeluang besar menjadi bangsa yang mandiri, adil, dan berwibawa di mata dunia. Sejarah akan mencatat bahwa rakyat dan pemimpinnya pernah berdiri tegak, bahu-membahu, melawan kekuatan gelap yang mengancam masa depan republik.
