Pinjaman ADB: Solusi atau Beban Fiskal bagi Indonesia?

- Penulis

Jumat, 15 Agustus 2025 - 16:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA – Jakarta, 15 Agustus 2025 – Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai USD500 juta untuk mendukung modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Pendanaan ini merupakan bagian pertama dari tiga subprogram dalam Program Mobilisasi Sumber Daya Domestik (Domestic Resource Mobilization/DRM), yang bertujuan untuk memperkuat basis penerimaan negara.

Menurut Jiro Tominaga, Direktur ADB untuk Indonesia, program ini merupakan langkah strategis bagi keberlanjutan fiskal Indonesia. “Dengan digitalisasi administrasi pajak dan peningkatan kerja sama internasional dalam perpajakan, Indonesia akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendanai prioritas pembangunan sambil menjaga stabilitas makroekonomi,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (14/8/2025).

Reformasi ini mencakup tiga pilar utama: peningkatan efisiensi administrasi pajak, perluasan kerja sama pajak lintas negara, serta penyusunan kebijakan pajak yang mendukung pembangunan berkelanjutan. ADB memperkirakan bahwa subprogram pertama ini dapat meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 1,28 poin persentase pada tahun 2030. Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk memperbesar investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Pinjaman ADB: Solusi atau Beban Fiskal bagi Indonesia? Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu elemen utama dalam program ini adalah penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), sebuah platform digital baru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax akan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat kemampuan deteksi ketidakpatuhan. Di samping itu, reformasi juga difokuskan pada penanggulangan praktik penghindaran pajak internasional dengan merujuk pada Kerangka Inklusif OECD/G20 mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), juga akan memperoleh manfaat dari penyederhanaan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan percepatan penyelesaian sengketa pajak.

BACA JUGA :  Mengelola Fiskal dengan Bijak: Tinjauan terhadap Kebijakan Pajak dan Utang Sri Mulyani

ADB meyakini bahwa rangkaian reformasi ini akan mempercepat Indonesia menuju status negara berpenghasilan menengah ke atas dan meningkatkan daya saing perekonomian di tingkat global.

Dalam sebuah pernyataan, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak senior, mengungkapkan pandangannya mengenai kebijakan pemerintah Indonesia yang mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Ia berpendapat bahwa meskipun utang luar negeri dapat menjadi solusi pembiayaan jangka pendek, ketergantungan yang berlebihan terhadap pinjaman dapat menimbulkan beban fiskal yang berat di masa depan.

“Memang, pinjaman luar negeri bisa memberikan pembiayaan cepat, namun ini bukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Pemerintah perlu lebih fokus pada pengoptimalan penerimaan domestik dan efisiensi pengelolaan belanja negara. Rasio pajak terhadap PDB memang harus ditingkatkan, tetapi hal ini harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak menambah beban pada masyarakat, terutama pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” ujar Yulianto.

Ia juga mempertanyakan apakah pengembangan Coretax dapat dilakukan tanpa bergantung pada utang luar negeri. “Di tengah ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan masyarakat, dengan meningkatnya angka PHK dan banyaknya industri yang tutup, apakah pemerintah tidak bisa mengembangkan Coretax dengan memanfaatkan sumber daya domestik, tanpa harus menambah beban utang negara? Tentu saja, teknologi dan digitalisasi administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan anggaran yang efisien dan dengan menggali potensi penerimaan domestik yang lebih besar.”

Kritik ini disampaikan dalam konteks ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri yang terus meningkat, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan fiskal jangka panjang jika tidak dikelola dengan hati-hati. Yulianto juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang sedang sulit, di mana ketidakstabilan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita : Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 
Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 
Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe
Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif
Dakwah Dan Aktivitas Amar Ma’ruf Nahi Munkar  
Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia
Tinjau Proyek Jalan Rp1,3 Miliar di Pamanukan, Bupati Subang Tegaskan: Tidak Ada Anak Emas, Semua Wilayah Prioritas
Pakopak Menduga Prematur, Perihal Rotasi/Mutasi Pegawai PDAM Tirta Argapura Saat Seleksi Direktur Berlangsung 
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 19:21 WIB

Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 

Jumat, 5 Desember 2025 - 18:08 WIB

Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 

Jumat, 5 Desember 2025 - 12:32 WIB

Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe

Jumat, 5 Desember 2025 - 11:26 WIB

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif

Kamis, 4 Desember 2025 - 19:29 WIB

Dakwah Dan Aktivitas Amar Ma’ruf Nahi Munkar  

Kamis, 4 Desember 2025 - 16:12 WIB

Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia

Kamis, 4 Desember 2025 - 14:37 WIB

Tinjau Proyek Jalan Rp1,3 Miliar di Pamanukan, Bupati Subang Tegaskan: Tidak Ada Anak Emas, Semua Wilayah Prioritas

Kamis, 4 Desember 2025 - 11:03 WIB

Pakopak Menduga Prematur, Perihal Rotasi/Mutasi Pegawai PDAM Tirta Argapura Saat Seleksi Direktur Berlangsung 

Berita Terbaru