SUARAUTAMA,Nabire- Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menggelar aksi damai mimbar bebas di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Papua Tengah, Jumat (20/2) pagi. Aksi dimulai pukul 08.00 WIT dan berlangsung tertib hingga selesai.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tema “Cabut PSN, Tolak Militerisme dan Investasi di Tanah Papua.” Para peserta menyampaikan orasi secara bergantian, membentangkan spanduk, serta membacakan pernyataan sikap terkait situasi cabut PSN, Tolak Militerisme dan investasi di tanah Papua.
Koordinator lapangan aksi mimbar bebas, Marius Petege, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap dampak peningkatan operasi keamanan dan ekspansi investasi yang dinilai memengaruhi kehidupan masyarakat adat Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Petege menyebut sejumlah wilayah seperti Yahukimo, Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan Boven Digul sebagai daerah yang terdampak situasi masih terjadi konflik.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, termasuk program pengembangan pangan dan energi di Merauke yang dicanangkan pada masa pemerintahan Joko Widodo.
Mereka menilai sejumlah proyek tersebut perlu dievaluasi karena dianggap berpotensi berdampak pada lingkungan dan hak masyarakat adat Papua.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan 18 tuntutan, di antaranya
- Hentikan pendropan militer dan tindakan represif terhadap warga sipil di Tanah Papua
- Mendesak TNI/Polri menghentikan penembakan dan penangkapan terhadap warga sipil tanpa alasan serta bukti hukum yang jelas.
- Stop jadikan fasilitas rakyat rumah sakit ,sekolah, gereja, kantor pemerintah dan rumah warga sebagai pos militer di seluruh tanah papua.
- Pemerintah hentikan perampasan tanah adat milik masyarakat adat papua.
- Hentikan pembabatan hutan dan penanam kelapa sawit di seluruh tanah papua.
- Proyek strategis nasional PSN dan berdampak merusak hutan seperti merauke dan seluruh tanah papua.
- Kami mendesak pengusutan tuntas kasus pelanggaran ham berat di Papua
- Kami menolak eksploitasi blok b wabu
- Tuntaskan kasus soengama berdarah di intan jaya
- Kami menolak 53 perusahaan yang direncanakan beroperasi di papua tengah
- Kami menolak 2.670 perusahaan yang beroperasi di seluruh tanah papua.
- kami menolak pembentukan daerah baru (DOB) dan pemekaran wilayah yang dinilai tidak melibatkan masyarakat Papua.
- kami menegaskan kepada pemerintah papua tengah segera hentikan dan cabut izin perusahaan Ilegal maupun Legal yang beroperasi di papua Tengah.
- Pemerintah segera usut tuntas tapal batas di kapiraya supaya tidak terjadi konflik horizontal.
- Hentikan teror dan intimidasi terhadap Wartawan jurnalis papua dan berikan ruang Bebas bagi jurnalis seluruh tanah Papua.
- polres nabire hentikan penangkapan liar.
- Berikan keadilan bagi ibu dan 12 anak anak anggota Sipil puncak pelaku penembakan.
- Berikan Penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua barat.
Aksi berlangsung dalam pengawasan aparat keamanan di Nabire papua Tengah. Hingga kegiatan berakhir, situasi terpantau aman dan kondusif.
Gerson Pigai menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan terbuka di ruang publik,tutupnya pigai.
