Jakarta, 14 Juni 2025 — Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, Jakarta memang menjadi magnet bagi banyak pencari nafkah. Namun, tingginya biaya hidup di ibu kota terus menjadi sorotan. Berdasarkan data Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS), biaya hidup layak untuk satu individu di Jakarta kini menyentuh angka Rp14,88 juta per bulan. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5.396.761, atau hanya sekitar sepertiga dari total kebutuhan hidup tersebut.
Rincian Pengeluaran Warga Jakarta (SBH BPS 2022):
- Perumahan, air, listrik, bahan bakar: Rp3.195.697
- Makanan, minuman, dan tembakau: Rp2.785.136
- Transportasi: Rp2.002.249
- Makan di luar (restoran): Rp1.475.659
- Informasi dan komunikasi: Rp1.030.944
- Pendidikan: Rp959.899
- Perawatan pribadi dan jasa lainnya: Rp958.555
- Perlengkapan rumah tangga: Rp940.042
- Pakaian dan alas kaki: Rp760.122
- Kesehatan: Rp485.611
- Rekreasi dan budaya: Rp286.087
Besarnya pengeluaran ini mendorong banyak warga untuk menerapkan strategi bertahan hidup, seperti berbagi tempat tinggal, memasak di rumah, dan mengandalkan transportasi publik.
Eko Wahyu, seorang praktisi pajak dan akuntan, menilai kesenjangan ini sebagai tantangan struktural yang perlu ditanggapi secara serius oleh pembuat kebijakan.
“Ketika pendapatan minimum tidak mencukupi kebutuhan dasar, masyarakat akan kesulitan memenuhi kewajiban fiskal. Ini berdampak pada kepatuhan pajak dan menciptakan tekanan sosial-ekonomi yang berlapis,” ujarnya.
Menurut Eko, pemerintah perlu melakukan pembaruan secara berkala terhadap ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan mengintegrasikan pendekatan berbasis kebutuhan hidup riil dalam perumusan kebijakan upah dan pajak.
Ia juga menekankan perlunya insentif fiskal bagi kelompok berpenghasilan rendah, seperti potongan PPN atas barang kebutuhan pokok dan pengurangan beban administrasi perpajakan untuk pekerja informal dan pelaku UMKM.
Menjaga Jakarta Tetap Layak Huni
Tingginya biaya hidup bukan hanya tantangan individu, tetapi juga soal bagaimana kota dikelola secara adil. Pemerintah dan pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan bahwa Jakarta tetap menjadi kota yang inklusif, produktif, dan berkeadilan sosial bukan hanya bagi mereka yang berada di puncak piramida ekonomi, tetapi juga bagi jutaan pekerja yang menopang kehidupan kota setiap harinya.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Mas Andre Hariyanto
