Dewan Pers Tegaskan: Pencabutan ID Card Wartawan CNN oleh Istana Mengancam Demokrasi

- Publisher

Minggu, 28 September 2025 - 22:40 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

 

Jakarta, —
Kasus pencabutan ID Card liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menimbulkan keprihatinan mendalam.

Tindakan tersebut dinilai tidak hanya mencederai hak jurnalis untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, tetapi juga mengancam prinsip dasar kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fakta Lapangan

CNN Indonesia melaporkan bahwa staf BPMI Sekretariat Presiden mendatangi redaksi CNN untuk mengambil langsung ID Card liputan wartawan tersebut.

BACA JUGA :  PP Barokatul Hasan Desa Tegalwatu Peringati HSN 2026, Payung Hias Mempunyai Filosofi dan Makna Yang Mendalam 

Tempo dan Detik mengonfirmasi bahwa pencabutan dilakukan oleh pihak Istana melalui Biro Pers.

Hingga kini, belum ada klarifikasi nama pejabat spesifik yang memberi perintah ataupun yang melaksanakan pencabutan, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas.

Sikap Kami

1. Mengecam keras tindakan pencabutan ID Card oleh BPMI Sekretariat Presiden karena merupakan bentuk intimidasi dan pembungkaman terhadap kerja jurnalistik.

2. Mendesak Istana Negara untuk menjelaskan secara terbuka siapa pejabat atau petugas yang memberi perintah pencabutan dan apa dasar hukumnya.

3. Meminta Presiden RI memastikan bahwa seluruh jurnalis, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama dalam melakukan liputan di lingkungan Istana.

4. Mengimbau Dewan Pers untuk mengambil langkah tegas, termasuk melakukan investigasi independen, agar kasus serupa tidak terulang kembali.

5. Mengajak seluruh media massa, organisasi pers, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk bersatu melawan setiap bentuk upaya pembungkaman pers.

 

Penyelesaian yang Kami Usulkan

Untuk menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan publik, kami mendorong:

Pemulihan hak liputan wartawan CNN Indonesia dengan segera mengembalikan ID Card yang telah dicabut.

Penyusunan mekanisme transparan dalam penerbitan dan pencabutan ID liputan di Istana, termasuk prosedur yang jelas, tertulis, dan dapat diakses publik.

BACA JUGA :  Warga Binaan Lapas Sarolangun Saksikan Film Mantagi: Air dan Manusia, Hadirkan Pesan Budaya dan Moral

Dialog terbuka antara Istana, Dewan Pers, dan organisasi media guna membangun kesepahaman terkait aturan peliputan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap jurnalis.

Pemberian sanksi administrasi kepada oknum pejabat/petugas yang terbukti melakukan pencabutan sewenang-wenang.

Pencabutan Surat Keputusan (SK) staf BPMI yang terlibat langsung dalam pencabutan ID Card, sebagai langkah tegas menunjukkan bahwa Istana berpihak pada kebebasan pers dan tidak mentolerir praktik intimidasi.

Edukasi berkelanjutan kepada aparat dan pejabat mengenai pentingnya kebebasan pers sebagai bagian dari sistem demokrasi Indonesia.

Penutup

Kebebasan pers adalah fondasi demokrasi. Bila jurnalis dibatasi dalam menjalankan tugasnya, maka transparansi pemerintahan dan hak masyarakat untuk tahu ikut terancam.

Kami menegaskan: Pers merdeka, rakyat berdaulat!

Penulis : Ziqro fernando

Editor : Ziqro fernando

Sumber Berita: Tim-Z

Berita Terkait

Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo
Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!
Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam
Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 
Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa
Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
Berita ini 328 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:29 WIB

Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!

Minggu, 15 November 2026 - 14:13 WIB

Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam

Sabtu, 14 November 2026 - 18:42 WIB

Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 

Sabtu, 14 November 2026 - 10:43 WIB

Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp