SUARA UTAMA, Surabaya- Belakangan ini sejumlah civitas academica universitas-universitas negeri di Indonesia ramai-ramai menyatakan sikap tentang demokrasi di Indonesia. Di antara sejumlah kampus tersebut, Bagaimana dengan Universitas Airlangga (Unair)?
*/Dapatkan Kabar terbaru dan follow di Google News Berita SUARA UTAMA
Rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih menegaskan, civitas UNAIR sebenarnya sudah sejak setahun lalu dengan tegas mendeklarasikan pemilu bermartabat. Bahkan itu sudah disampaikan di Forum Rektor Indonesia (FRI) pada tahun 2023.
BACA : Kesempatan Bergabung Menjadi Wartawan Jurnalis di Kantor Berita Suara Utama ID
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika FRI, kita sudah bicara demokrasi bermartabat dan lainnya. Setahun yang lalu kita juga sudah deklarasi bahwa civitas menolak politik uang dan lainnya. Nggak perlu diulang lagi atau ikut-ikutan, kami sudah punya sikap tegas,” kata Nasih saat ditemui di sela moment AEE di Kampus C Unair, Sabtu (3/2/2024).
Bahkan, kata Nasih, minggu lalu pihaknya telah mengundang para calon legislatif (caleg) dari alumni UNAIR. Ia mengajak para caleg tersebut bersikap anti politik uang, anti korupsi dan lebih kepada support pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
BACA : Buka Puasa Bersama DPP Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia ( ADAI )
“kami ajak mereka untuk anti politik uang, anti korupsi, dan agar lebih support ke pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada sikap tegas didalamnya bahwa kita ingin stop politik uang, kita ingin stop korupsi”. Ungkapnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini civitas academica universitas negeri ramai menyampaikan petisi hingga sikap mengkritik Presiden Jokowi, dimulai dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).
Menyusul kemudian civitas academica Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Tapi belum ada civitas academica UNAIR yang muncul.
Nasih yang juga ketua FRI periode 2022-2023 itu menjelaskan pada dasarnya pernyataan sikap yang belakangan muncul bukan pernyataan sikap resmi UGM, UII, UI, UNHAS, dan UNPAD secara kelembagaan.
Pernyataan sikap dan kritik terhadap Jokowi sebagai presiden itu merupakan suara dan sikap warga kampus yang memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.
“UII, UGM dan lain-lain itu kan bukan dari universitas. Itu sebagian dari warga kampus, mereka melakukan itu (pernyataan sikap atau petisi) dan itu haknya civitas warga kampus. Dipastikan itu bukan pandangan institusi, melainkan itu bagian warga kampus yang punya sikap, suara, pilihan dan itu sah-sah saja menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Sekali lagi kita sudah setahun lalu masa diulang lagi, deklarasi lagi”. Ujarnya.
Ridia Septiria
