Oleh: Rinto Setiyawan
SUARA UTAMA – Jakarta, 10 September 2025 — Baru sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menuai perhatian publik. Hal ini dipicu oleh pernyataannya terkait tuntutan 17+8 yang disuarakan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil.
Dalam keterangannya usai pelantikan di Istana Negara, Senin (8/9/2025), Purbaya menyebut aspirasi tersebut sebagai “suara sebagian kecil rakyat”. Ia menambahkan bahwa protes akan mereda jika pertumbuhan ekonomi 6–7 persen bisa dicapai. “Mereka akan sibuk mencari kerja dan makan enak, dibandingkan mendemo,” ujarnya.
Respons Publik
Ucapan tersebut memicu reaksi dari sejumlah kalangan. Tuntutan 17+8 sendiri lahir dari aksi unjuk rasa besar yang sebelumnya menelan korban jiwa dan mengakibatkan puluhan demonstran ditahan. Salah satu mahasiswa, Affan Kurniawan, dilaporkan meninggal dalam aksi Agustus lalu.
Isi 17 tuntutan jangka pendek menyoroti isu mendasar, mulai dari penarikan TNI dari ranah sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, transparansi anggaran DPR, hingga pemenuhan upah layak. Sementara 8 tuntutan jangka panjang berfokus pada reformasi struktural, mencakup sistem perpajakan, partai politik, kebijakan ketenagakerjaan, dan peran DPR.
Sejumlah aktivis menilai pernyataan Purbaya yang menyebut aspirasi tersebut sebagai “suara sebagian kecil rakyat” berpotensi meremehkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kondisi ekonomi maupun kebijakan negara.
Perspektif Konstitusi
Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut sejumlah pengamat, praktik politik belakangan ini justru kerap mengurangi makna kedaulatan itu sendiri. Program seperti bantuan sosial, makan gratis, atau insentif fiskal dipersepsikan sebagai prestasi personal elite politik, padahal sejatinya bersumber dari pajak rakyat.
Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) pernah mengingatkan bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya. “Negara hidup dari pajak rakyat. Pemerintah itu bergantung pada rakyat, bukan rakyat bergantung pada pemerintah,” katanya.
Tantangan Relasi Negara–Rakyat
Menurut analis politik dan ekonomi, janji pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk menjawab krisis kepercayaan. Yang dibutuhkan adalah pemulihan makna kedaulatan rakyat serta perbaikan relasi antara negara dan masyarakat.
Pejabat publik digaji oleh rakyat dan berkewajiban melayani kepentingan rakyat. Jika pemahaman ini tidak dijalankan, sejumlah pengamat memperingatkan potensi jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan publik akan semakin lebar.
Penutup
Pernyataan Purbaya di hari pertamanya menjabat Menkeu menjadi sorotan karena dinilai menyinggung aspirasi publik yang tengah berjuang menyampaikan tuntutannya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan belum memberikan penjelasan tambahan terkait kritik yang muncul.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
