SUARA UTAMA, BOGOR – Gerakan Bogor Menggugat Istana menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024. Aksi ini digelar di sekitar Istana Bogor pada Jum’at 8 April 2022.
BACA JUGA: Soft Launching Redaksi Media Suara Utama
Massa aksi berkumpul di sekitar Tugu Kujang dan melakukan long march menuju Istana Bogor. Pihak aparat membatasi ruang gerak demonstran dengan kawat berduri, hal ini mengakibatkan para demonstran tertahan di Jl. Juanda dan akhirnya para perwakilan masing-masing kampus melakukan orasi mulai pukul 16.00 hingga berakhir pukul 18.00 WIB.
Sempat terjadi kericuhan dikarenakan mahasiswa ingin menuju ke depan Istana Bogor tetapi tidak diperbolehkan oleh aparat. Kelompok penyusup yang memakai baju hitam dan terindikasi anarko turut membuat kericuhan, dari pantauan dilapangan, satu orang yang terindikasi sebagai provokator turut diamankan.
Juru bicara aksi Gerakan Bogor Menggugat Istana, Ruben Bentiyan mengatakan demo diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi.
“Untuk massa aksi ada seribuan di mana semuanya tergabung dalam Gerakan Bogor Menggugat Istana. Isinya adalah mahasiswa-mahasiswa di Bogor Raya, kota dan kabupaten, kurang lebih ada 22 organisasi mahasiswa yang turun bersama kita,” ujar Ruben ketika dikonfirmasi, Jumat (8/4).
“[Kami] menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode,” sambungnya.
Gerakan Bogor Menggugat Istana ini meminta Presiden Jokowi mengabulkan enam tuntutan. Pertama, mahasiswa menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan. Kedua, mendesak Presiden membuat pernyataan resmi menolak perpanjangan masa jabatannya dengan memecat Menteri yang menggaungkannya. Ketiga, memecat Menteri Perdagangan dan segera membuat langkah preventif menyediakan Sembako dengan harga murah bagi rakyat.
Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN, karena berdampak pada ekologi dan berpotensi menimbulkan konflik agraria. Tuntutan kelima, mahasiswa meminta pembatalan kenaikan BBM Non-subsidi dan menyediakan BBM bersubsidi bagi rakyat.
“Keenam, menolak kenaikan PPN karena akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan rakyat,” kata Ruben.
