SUARA UTAMA, Probolinggo – Saat pemerintah kabupaten Probolinggo Jawa Timur melakukan Rotasi dan Mutasi besar besaran sekitar 209 pejabat. Terlontar Kritik pedas dan tajam berkaitan dengan ketimpangan anggaran antara OPD dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa. Wacana efisiensi anggaran dinilai tidak berbanding lurus dengan peningkatan layanan publik. 21/11/2026.
Berdasarkan informasi yang di himpun oleh media terdapat beberapa OPD yang diduga masih mengelola anggaran yang cukup besar dan dampaknya tidak di rasakan langsung oleh masyarakat luas. Sementara pemerintah Kecamatan hanya mengelola anggaran dengan Global sekitar Rp. 300 Juta dalam satu tahun. Untuk Pemerintah desa selain DD yang telah di kepras, Menerima BHPRD dan Bansos.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritikan di lontarkan “LF” asal wilayah kecamatan Tiris terkait anggaran yang di kelola oleh beberapa OPD yang di nilai cukup besar pada saat efisiensi anggaran di terapkan. Ia mempertanyakan anggaran yang di kelola OPD dan manfaat nya tidak di rasakan oleh masyarakat kecil. LF berharap anggaran yang di kelola OPD di kepras dan di realisasikan ke pemerintah kecamatan dan desa.
- Raih Penghargaan di HUT ke-26 Babel, Pemkot Pangkalpinang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
- Cegah TPPO, Imigrasi dan Pemkot Pangkalpinang Canangkan 14 Kelurahan Binaan dan Kukuhkan Pimpasa
- Lahan Akan di Manfaatkan Sebagai Fasilitas Penunjang Kopdes Merah Putih, PDAM Tirta Argapura di Minta Segera Memindahkan Ratusan Paralon
“Kami memang orang bodoh, Saat efisiensi anggaran di gaungkan, Kenapa beberapa OPD masih mengelola anggaran yang cukup besar?.. Anggaran yang di rasakan langsung oleh masyarakat luas hanya infrastruktur jalan. Apakah tidak bisa anggaran yang ada di OPD yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat di kepras dan di realisasikan untuk kecamatan dan desa?. “Ucap nya.
Ia menanggapi statement Ketua DPRD kabupaten Probolinggo “Oka Mahendra” di media sosial terkait “Bupati berlari OPD masih berjalan”. Ia meminta dengan tegas Bupati sarta wakil Bupati Probolinggo agar mengecek OPD yang terindikasi jalan di tempat dan mengelola anggaran besar. Apabila terbukti, Bupati di desak untuk memberikan sanksi sesuai aturan dan undang-undang. Tidak hanya itu, Bupati di minta agar tidak sepenuhnya percaya pada bawahan nya dan tidak di atur oleh protokoler. Menurutnya, Protokoler yang seharusnya di atur Bupati.
“Jika benar yang di bilang ketua DPRD bahwa Bupati berlari dan OPD berjalan santai. yaaa cambuk saja sekalian. Olehkarenanya, Kami meminta Bupati dan wakil Bupati Probolinggo jangan hanya menerima laporan di atas kertas. Cek langsung semua OPD dan turun kelapangan. Jangan mau di atur protokoler, Bupati yang harus mengatur protokoler. “Tegas nya.
LF, Menambahkan berkaitan dengan anggaran promosi wisata di kabupaten Probolinggo melalui kegiatan seven Liks dan seven behk. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut. Namun,yang lebih penting dan agar wisata yang di promosikan terap exsis dan berkembang. Menurutnya harus ada anggaran pengembangan dan pemeliharaan, anggaran tidak hanya pada saat seve berlangsung.
“Adanya seven Liks dan seven behk, kami sangat mengapresiasi dalam rangka mempromosikan Wisata di kabupaten Probolinggo. Namun ingat, yang paling penting setelah seven, Anggaran untuk Pengembangan wisata dan perawatan nya. Jika anggaran itu tidak ada?. Bagaimana bisa berkembang?. Masak harus pemerintah kecamatan dan desa yang harus berkorban. “Imbuh nya.
Penulis : Ali Misno












Komentar
Silakan login untuk berkomentar.