SUARA UTAMA, Pangkal Pinang — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Konsultasi Publik ke-1 Rencana Detail Tata Ruang dan Focus Group Discussion ke-1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Wilayah Perencanaan Bukit Intan dan WP Pusat Kota di Ballroom Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Wali Kota Pangkalpinang. Acara tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, unsur Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, media massa, hingga elemen masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Juhaini menyatakan penyusunan dokumen RDTR merupakan momentum penting untuk mengejar ketertinggalan penyediaan tata ruang terperinci di Pangkalpinang yang sempat tertunda sejak 2016.
- BREAKING NEWS! Ratusan Warga 10 Desa di Batang Masumai Geruduk Mapolres Merangin, Desak 6 Warga Dibebaskan
- Keluarga Siswa SMK Negeri 1 Dringu Ucapkan Terimakasih Atas di Terima nya Kembali Sebagai Anak Didik
- Pendekatan Humanis Polres Merangin, 95 Senjata Api Rakitan (Kecepek) Diserahkan Sukarela oleh Warga SAD
“Bantuan teknis penyusunan RDTR ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan RDTR,” ujar Juhaini.
Penyusunan RDTR ini didukung pendanaan pemerintah pusat melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun Anggaran 2026 dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Cakupan wilayah perencanaan meliputi area seluas 4.820 hektare atau sekitar 46 persen dari total luas wilayah Kota Pangkalpinang. Area tersebut mencakup 25 dari 42 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Intan, Girimaya, Rangkui, dan Tamansari.
Juhaini menegaskan, dokumen RDTR yang nantinya disahkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) akan diintegrasikan langsung dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Integrasi ini diharapkan memberi kepastian hukum bagi investasi serta mempermudah pelaku usaha mengecek kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemkot Pangkalpinang membuka ruang komunikasi dua arah bersama masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna menjaring masukan serta saran penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS, “tegasnya.
- Miris! Cor Jalan Rabat Beton Rp185 Juta di Pasar Rantau Panjang Dilakukan di Atas Rumput, Pengecoran Hanya Manual Tanpa Molen
- LIRA Soroti Ketimpangan Anggaran Antara DPRD Dengan DPUPR, Utamakan Kepentingan Masyarakat
- Perkuat Komitmen Kota Ramah Anak, Pemkot Pangkal Pinang Revisi Perda KTR dan Larang Vape di Ruang Publik
Penulis : Rozi
Editor : Aisyah Putri Widodo
Sumber Berita: Redaksi Suara Utama












Komentar
Silakan login untuk berkomentar.