BEKASI, SUARA UTAMA – Yayasan Zantra Peradaban Persada menyoroti proses suksesi wakil presiden. Koalisi partai menyerahkan penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Yayasan Zantra, Fathin Robbani Sukmana, menilai langkah itu menyimpan dua sisi. Sisi pertama menjaga stabilitas politik nasional. Sisi kedua menyimpan risiko kepercayaan publik. Fathin menekankan persoalan utama suksesi ini. Persoalan itu menyangkut kepercayaan publik, bukan hanya prosedur. Fathin menyampaikan pernyataan resmi pada Senin (16/11/2026). Ia berkata, “Sah secara prosedur belum tentu dipercaya publik.” Rakyat bisa membaca proses ini sebagai transaksi elite. Kondisi itu melemahkan legitimasi Wakil Presiden baru. Padahal, Wakil Presiden baru membutuhkan kepercayaan rakyat yang kuat.
Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Harus Memenuhi Uji Kepercayaan Publik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan sikap koalisi. Hampir semua ketua umum koalisi menyepakati satu asal calon. Mereka menyepakati calon berasal dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut tiga nama. Tiga nama itu ialah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Partai Demokrat memilih tidak mengajukan nama calon. Partai Golkar masih mempertimbangkan sikap resmi partai.
Tiga Pertanyaan Terbuka dan Peran MPR
Fathin mengajukan tiga pertanyaan mendasar untuk publik. Pertanyaan pertama menyangkut peran substantif MPR. Koalisi sudah menyepakati asal calon dari satu partai. Presiden juga memegang penentuan akhir calon. Lalu, apa lagi yang MPR putuskan secara substantif? Pertanyaan kedua menyangkut konsentrasi kekuasaan. Presiden dan Wakil Presiden bisa berasal dari partai sama. Kondisi itu bisa memperkuat efektivitas pemerintahan. Namun, kondisi itu juga bisa memperdalam kesan konsentrasi kekuasaan. Pertanyaan ketiga menyangkut tanggung jawab partai koalisi. Partai koalisi memilih tidak mengajukan kader mereka. Publik bisa menilai sikap itu sebagai kedewasaan politik. Publik juga bisa menilai sikap itu sebagai penghindaran tanggung jawab. Fathin menegaskan tujuan pertanyaan tersebut. “Pertanyaan itu bukan untuk menolak kesepakatan koalisi,” katanya. Pertanyaan itu justru mendorong jawaban terbuka dari elite. Jawaban semacam itu bisa mengubah stabilitas elite menjadi kepercayaan masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Fathin mengingatkan peran konstitusional MPR dalam UUD 1945. Pasal 8 ayat (2) mengatur peran tersebut secara jelas. MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden. Karena itu, MPR tidak boleh hanya memberi stempel. Kesepakatan elite tidak boleh mengakhiri proses di luar sidang.
- Nampak nya Akan Berbuntut Panjang, Wali Murid SMK Negeri 1 Dringu Cabut Tanda Tangan Pemunduran Diri Yang di Nilai Ambigu
- Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo
- Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam
Lima Kriteria dan Usulan Uji Publik Terbuka
Tenggat pengajuan jatuh pada 18 November 2026. Yayasan Zantra mengusulkan lima kriteria yang sama untuk kedua calon. Kriteria pertama ialah integritas dan rekam jejak kekuasaan. Kriteria kedua ialah kapasitas mengelola negara secara nyata. Kapasitas itu harus melampaui loyalitas politik kepada Presiden. Kriteria ketiga ialah penerimaan luas dari masyarakat. Penerimaan itu juga harus datang dari luar koalisi. Kriteria keempat ialah komitmen jelas pada isu rakyat. Fathin menyebut pendidikan dan lapangan kerja anak muda. Ia juga menyebut perlindungan sosial dan kemanusiaan. Kriteria kelima ialah kemandirian konstitusional Wakil Presiden. Wakil Presiden harus berani mengingatkan Presiden. Ia mengingatkan Presiden saat kebijakan melenceng dari kepentingan rakyat. Fathin menegaskan kesetaraan kriteria bagi semua nama. “Lima kriteria ini berlaku sama untuk semua calon,” ujarnya. Publik harus menilai calon dari rekam jejak nyata. Publik tidak boleh menilai calon dari kedekatan dan spekulasi.
Yayasan Zantra mengusulkan langkah konkret kepada MPR. MPR perlu menggelar uji publik terbuka sebelum pemungutan suara. Kedua calon harus menyampaikan dokumen visi kepada rakyat. Rakyat harus bisa mengakses dokumen visi tersebut secara bebas. Kedua calon juga harus mengikuti dengar pendapat publik. Panitia perlu menyiarkan dengar pendapat itu secara langsung. MPR perlu mengundang akademisi dan masyarakat sipil. MPR juga perlu mengundang organisasi kepemudaan. Selain itu, MPR perlu mengundang perwakilan kelompok rentan. Yayasan Zantra menegaskan nilai perdebatan publik bagi stabilitas. Perdebatan sehat tidak mengancam stabilitas negara. Sebaliknya, perdebatan sehat memperkuat legitimasi Wakil Presiden baru. Perdebatan itu harus memakai data dan rekam jejak. “Negara yang kuat tidak takut pada diskusi rakyatnya,” pungkas Fathin. Proses yang transparan akan memberi modal kepercayaan bagi pemenang. Sebaliknya, proses tanpa keterbukaan akan menyisakan keraguan publik.












Komentar
Silakan login untuk berkomentar.