10.086 Titik Lampu Jalan Segera Terangi Lamongan, Pemkab Gandeng PT PII Lewat Skema KPBU

SUARA UTAMA. LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini dipersiapkan adalah pemasangan sebanyak 10.086 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Lamongan Menyala sekaligus memperluas akses penerangan jalan di berbagai wilayah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan program tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Konsultasi Publik KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) yang dibuka langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, di Pendopo Lokatantra, Kabupaten Lamongan, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha, sekaligus ruang komunikasi dan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai rencana pembangunan penerangan jalan di Kabupaten Lamongan.

Forum konsultasi publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pembiayaan infrastruktur dan pengembangan proyek strategis pemerintah. Di antaranya Rossita Putri Andanni dari Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif Kementerian PPN/Bappenas serta Floretta Andriana dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Dalam sambutannya, Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur daerah harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan aktivitas masyarakat. Pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan setiap fasilitas yang disediakan mampu memberikan manfaat langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kesejahteraan warga.

Menurutnya, keberadaan penerangan jalan umum memiliki peranan strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat, terutama ketika malam hari. Jalan yang dilengkapi penerangan memadai akan membantu meningkatkan visibilitas pengguna jalan, mengurangi potensi risiko kecelakaan, menciptakan lingkungan yang lebih aman, serta menunjang kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Atas dasar kebutuhan tersebut, Pemkab Lamongan terus mendorong percepatan program Lamongan Menyala dengan menyiapkan pembangunan 10.086 titik penerangan jalan melalui pola pembiayaan alternatif. Kerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan proyek infrastruktur tersebut secara terencana dan berkelanjutan.

“Ketersediaan penerangan jalan yang memadai berkaitan langsung dengan keselamatan, keamanan lingkungan, serta kelancaran mobilitas aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai respons terhadap harapan masyarakat, kami menambahkan titik-titik PJU melalui investasi program Lamongan Menyala,” ujar Pak YES.

Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan infrastruktur penerangan jalan di Lamongan terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas perekonomian. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi pembangunan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan yang memungkinkan percepatan pembangunan.

Terlebih, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang semakin luas. Oleh karena itu, inovasi pembiayaan melalui skema KPBU dinilai menjadi salah satu pilihan strategis untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.

Pak YES juga menyinggung pengalaman Pemkab Lamongan dalam memanfaatkan skema pinjaman daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui program Jalan Mulus dan Alus Lamongan (Jamula). Program tersebut menjadi salah satu pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan agar kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal dalam mempersiapkan proyek KPBU APJ, sehingga perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan fasilitas penerangan jalan dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, program Lamongan Menyala tidak sekadar menjadi pembangunan sarana penerangan, tetapi juga bagian dari strategi peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pelaksanaan konsultasi publik merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Melalui forum tersebut, masyarakat dan para pemangku kepentingan diberikan ruang untuk memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, serta memberikan masukan terhadap rencana pelaksanaan proyek KPBU APJ.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berharap seluruh tahapan kerja sama dapat disusun secara cermat dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelayakan proyek, kemampuan pembiayaan, serta manfaat jangka panjang yang akan dihasilkan. Hal ini penting agar investasi infrastruktur yang dilakukan benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah.

Sementara itu, Ketua Simpul KPBU Kabupaten Lamongan, Sujarwo, dalam pemaparannya menjelaskan secara terperinci urgensi pembangunan Alat Penerangan Jalan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Ia menguraikan rencana proyek, kebutuhan infrastruktur, serta pentingnya proses persiapan yang matang agar pelaksanaan kerja sama dapat memenuhi ketentuan dan prinsip pembiayaan infrastruktur yang berlaku.

Menurutnya, proyek KPBU APJ merupakan salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan penerangan jalan yang terus meningkat, sekaligus membuka peluang pemanfaatan sumber daya dan kapasitas badan usaha dalam mendukung pembangunan fasilitas publik.

Melalui rencana pemasangan 10.086 titik lampu penerangan jalan tersebut, Pemkab Lamongan berharap pemerataan fasilitas penerangan dapat semakin ditingkatkan, baik pada ruas jalan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat maupun kawasan yang membutuhkan dukungan penerangan untuk menunjang aktivitas warga.

Program Lamongan Menyala juga diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain mendukung keselamatan pengguna jalan, penerangan yang memadai berpotensi meningkatkan aktivitas perdagangan pada malam hari, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih nyaman.

Dengan demikian, rencana pembangunan APJ melalui skema KPBU menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Lamongan dalam menghadirkan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah, badan usaha, dan partisipasi publik, program ini diharapkan dapat menjadi penggerak pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lamongan.

Pemkab Lamongan pun berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pembiayaan dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Semangat Lamongan Menyala menjadi bagian dari upaya mewujudkan Lamongan yang semakin maju, aman, nyaman, dan berdaya saing.

Penulis : Suroso

Editor : Jurnalis Suara Utama

Sumber Berita: Redaksi Suara Utama