Maintenance Layanan Bank Jatim Terindikasi Berdampak Cukup Signifikan dan Krusial Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Probolinggo 

SUARA UTAMA, Probolinggo – Saat Bank Jatim Cabang Kraksaan kabupaten Probolinggo Jawa Timur menjadi sorotan terkait Janji pembukaan blokir Siltap aparatur desa se kabupaten Probolinggo dari 4 kali angsuran menjadi 2 kali angsuran. Beredar di group Whatsap pamflet pemberitahuan “Maintenance layanan” yang berdampak pada sekitar 22 aplikasi. 10/11/2026.

Gangguan atau perbaikan sistem (maintenance) Sistem keuangan desa/Siskundes online milik bank Jatim yang diduga sudah 3 hari menjelang akhir tahun. Terindikasi membawa dampak yang cukup signifikan dan krusial bagi pemerintah desa khususnya di kabupaten Probolinggo. Akhir tahun merupakan periode krusial (closing window) di mana seluruh administrasi keuangan desa harus rampung sebelum batas waktu penutupan kas daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Indikasi dampak utama yang di alami oleh pemerintah desa, terkait pencairan sisa DD, Sisa Afirmasi 50%, Risiko Sisa Anggaran (SILPA) Membengkak dan Keterlambatan pembayaran Siltap serta insentif Aparatur desa. Maintenance layanan bank Jatim menjelang akhir tahun 2026, terindikasi berdampak Efek Domino pada LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yaitu, Penyusunan SPJ Terhambat dan Batas Waktu yang Sempit.

Menanggapi Maintenance layanan bank Jatim hingga 3 hari, Seorang kepala desa yang enggan di publikasikan indentitas nya dan mengaku dirinya sebagai perwakilan atas keluhan para kepala desa geram. Menurut nya, menjelang akhir tahun 2026 merupakan periode krusial (closing window). Seluruh administrasi keuangan desa wajib selesai sebelum batas waktu penutupan kas Daerah kabupaten Probolinggo.

“Maintenance layanan Bank Jatim khususnya Sistem keuangan desa/Siskundes online milik bank Jatim menjelang akhir tahun 2026, tentu sangat berdampak pada pemerintah desa. Pencairan sisa DD terhambat, pencairan sisa dana afirmasi yang 50% terhambat, Siltap dan insentif aparatur desa juga terhambat. “Tegas nya.

Ia berharap ada kebijakan dari pemerintah kecamatan , Dinas PMD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Probolinggo segera berkoordinasi dan komunikasi dengan bank Jatim agar dampak dari Maintenance layanan segera teratasi.

“Kami berharap kepada pemerintah kabupaten Probolinggo khususnya para camat, Dinas PMD dan BPKAD segera mengambil langkah dan kebijakan. Karena Sistem keuangan desa/Siskundes online milik bank Jatim mengalami gangguan, maka kami berharap pencairan secara formal (Manual) kembali ke pengaturan awal. “Imbuh nya.

Selanjutnya media mengkonfirmasi pihak Bank Jatim cabang Kraksaan terkait beredarnya pamflet pemberitahuan Maintenance Layanan Bank Jatim melalui bagian umum yang baru “Rachmat Rhamadani”. Walaupun pesan singkat whatsap media telah terbaca, hingga berita ini di tayangkan belum ada jawaban.

Melalui jejaring yang sama, media meminta tanggapan kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Probolinggo”Kristiana Ruliani” terkait beredarnya pamflet pemberitahuan Maintenance Layanan Bank Jatim. Konfirmasi media belum mendapatkan jawaban hingga berita ini di tayangkan.

Penulis : Ali Misno