Suarautama.id | MAKASSAR — Di negeri yang menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai ketimuran, rumah ibadah seharusnya menjadi tempat paling damai untuk menenangkan hati dan menjauhkan diri dari pertikaian. Masjid bukan hanya bangunan fisik tempat umat menjalankan ibadah, melainkan simbol keteduhan, persaudaraan, serta ruang suci yang dijaga kehormatannya oleh masyarakat.
Namun realitas yang beredar di ruang digital belakangan ini justru memantik keprihatinan publik. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan keributan terjadi di halaman masjid kawasan Polda Sulawesi Selatan. Rekaman berdurasi singkat tersebut memperlihatkan suasana panas, adu mulut, hingga dugaan kontak fisik antara sejumlah pihak yang berada di lokasi kejadian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Video itu dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial dan grup percakapan WhatsApp. Warganet ramai memberikan komentar, sebagian mengecam tindakan yang dianggap tidak pantas terjadi di area rumah ibadah, sementara sebagian lain meminta publik untuk tidak buru-buru menghakimi sebelum fakta sebenarnya terungkap secara utuh.
Dalam rekaman yang beredar, terlihat beberapa orang berusaha melerai pertikaian yang terjadi. Namun situasi tampak sudah memanas. Suara teriakan dan emosi yang meluap membuat suasana di lokasi berubah ricuh. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan peristiwa tersebut terjadi. Video beredar tanpa keterangan tanggal, tanpa penjelasan kronologi lengkap, bahkan identitas seluruh pihak yang terlibat pun masih simpang siur.
Ironisnya, publik juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan seorang wartawati dalam keributan tersebut. Jika benar demikian, maka peristiwa ini tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga menyentuh persoalan etika profesi jurnalistik yang selama ini dijunjung tinggi oleh insan pers.
Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, jurnalis seharusnya hadir sebagai penyejuk informasi, pembawa fakta, serta pengawal nilai-nilai demokrasi dan etika sosial. Bukan justru menjadi bagian dari kegaduhan yang dipertontonkan di ruang publik.
Publik pun mempertanyakan bagaimana konflik semacam itu bisa terjadi di area rumah ibadah yang seharusnya dijaga kesuciannya. Banyak pihak menilai bahwa peristiwa tersebut menjadi gambaran menurunnya kontrol emosi di tengah masyarakat, bahkan di tempat yang mestinya menghadirkan ketenangan.
Di media sosial, spekulasi berkembang liar. Berbagai narasi muncul tanpa verifikasi. Ada yang langsung menyimpulkan siapa yang salah, ada pula yang mencoba mengaitkan peristiwa itu dengan persoalan pribadi maupun profesional. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang benar-benar utuh mengenai duduk perkara sebenarnya.
Fenomena viral seperti ini menunjukkan bagaimana kekuatan media sosial mampu membentuk opini publik dalam waktu singkat. Potongan video yang berdurasi beberapa detik bisa memunculkan penilaian luas, bahkan sebelum aparat melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Meski demikian, para pengamat hukum mengingatkan bahwa viralitas bukanlah alat pembuktian utama. Video yang tersebar hanyalah pintu masuk awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Jika merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah pasal yang dinilai berpotensi berkaitan dengan peristiwa tersebut apabila nantinya terbukti memenuhi unsur pidana.
Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, yakni tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Bila dalam keributan tersebut terbukti terjadi pemukulan atau tindakan fisik lainnya, maka unsur pasal tersebut bisa saja diterapkan.
Selain itu, Pasal 170 KUHP juga kerap menjadi perhatian dalam kasus keributan yang terjadi di muka umum secara bersama-sama. Pasal ini mengatur tentang tindakan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan oleh lebih dari satu orang.
Tidak hanya itu, apabila terdapat fasilitas atau properti yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut, maka Pasal 406 KUHP mengenai perusakan barang juga berpotensi digunakan dalam proses hukum.
Para praktisi hukum menegaskan bahwa ketidakjelasan waktu kejadian bukan berarti proses hukum tidak dapat berjalan. Aparat tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan melalui berbagai metode, mulai dari identifikasi wajah dalam video, pemeriksaan saksi-saksi, penelusuran lokasi kejadian, hingga pengumpulan jejak digital dari penyebaran rekaman tersebut.
Video viral hanyalah alarm awal. Ia bukan vonis hukum. Namun membiarkan sebuah peristiwa yang sudah menjadi konsumsi publik tanpa penjelasan resmi justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Di sisi lain, organisasi profesi pers juga dinilai perlu memberikan perhatian serius apabila benar terdapat insan media yang terlibat dalam keributan tersebut. Dunia jurnalistik dibangun di atas fondasi integritas, etika, dan tanggung jawab sosial.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta menghormati norma kesusilaan dan rasa kepatutan di tengah masyarakat.
Karena itu, tindakan emosional yang dipertontonkan di ruang publik, apalagi di area rumah ibadah, tentu menjadi sorotan serius. Banyak kalangan menilai bahwa marwah profesi jurnalistik tidak boleh tercoreng oleh tindakan yang bertentangan dengan nilai etika dan profesionalisme.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa ruang ibadah harus tetap dijaga dari konflik dan tindakan yang mengganggu ketenangan masyarakat. Masjid bukan tempat melampiaskan emosi, melainkan tempat manusia menundukkan ego, memperbaiki diri, dan mencari kedamaian.
Tokoh masyarakat di Makassar pun mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Mereka meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara objektif.
Sementara itu, publik berharap pihak kepolisian dapat segera memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Transparansi penanganan kasus dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Di era digital saat ini, sebuah video dapat menyebar dalam hitungan menit dan membentuk persepsi luas sebelum fakta sebenarnya diketahui. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi viral serta tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu benar.
Peristiwa viral di halaman masjid kawasan Polda Sulsel ini pada akhirnya menjadi cermin bagi semua pihak. Tentang bagaimana ruang sakral bisa ternodai oleh emosi. Tentang bagaimana profesi yang dihormati dapat dipertanyakan ketika etika mulai diabaikan. Dan tentang bagaimana hukum diuji untuk tetap berdiri tegak di tengah derasnya tekanan opini publik.
Masyarakat tidak membutuhkan drama berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan, ketegasan, dan penyelesaian yang adil berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.
Negara, melalui aparat penegak hukumnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peristiwa yang menimbulkan keresahan publik ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Berpikir sehat. Bicara waras. Dan jangan berhenti di ruang wacana semata. Ketika ketertiban dan etika dipertaruhkan di ruang publik, maka tindakan nyata menjadi jawaban yang paling dinantikan masyarakat.
