SUARA UTAMA – Jakarta, 25 September 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peluang Indonesia menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa defisit tetap terbuka, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan, cita-cita itu tidak boleh berhenti pada retorika, melainkan harus disertai strategi yang realistis dan hati-hati.
“Kalau kondisi memungkinkan, tentu defisit APBN bisa menuju nol persen,” ujar Purbaya usai Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025). Ia menekankan fokus pemerintah kini adalah efisiensi belanja, peningkatan efektivitas penerimaan, serta pemberantasan praktik penggelapan pajak. “Saya sedang mencoba mengefisienkan dan mengefektifkan pajak dalam satu tahun ke depan. Penggelapan harus kita tekan secara signifikan,” tegasnya.
APBN 2026 dan Risiko Global
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
APBN 2026 yang baru disahkan diproyeksikan menjadi peta jalan fiskal pemerintah. Defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik tipis dari rancangan awal, namun masih di bawah ambang batas 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Meski demikian, Purbaya mengakui risiko deviasi tetap ada akibat kondisi global yang tidak menentu. “Negara-negara lain sedang kesulitan. Jangan sampai kita hanya ingin terlihat berbeda, tetapi justru terjebak dalam krisis,” ucapnya.
Fleksibilitas Kebijakan Utang
Terkait utang, Purbaya menilai pendekatan harus adaptif. “Kalau ekonomi sedang tumbuh pesat, tidak perlu banyak utang. Tapi kalau butuh stimulus, kita beri ruang. Jadi batas utang jangan kaku, harus menyesuaikan kondisi,” katanya.
Cita-Cita Presiden
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 menyampaikan harapan agar pada 2027 atau 2028 Indonesia dapat menyajikan APBN dengan defisit 0 persen. “Harapan saya, suatu saat, entah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo.
Komentar Pakar Pajak
- Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP
- Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya
- Andre Hariyanto Kantongi Sertifikat UKW Harian Kompas, Resmi Kompeten sebagai Wartawan Dewan Pers
Menanggapi hal tersebut, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, memberikan catatan kritis. Menurutnya, mimpi APBN tanpa defisit memang patut diapresiasi, tetapi implementasinya sangat bergantung pada disiplin fiskal dan keberanian menutup kebocoran penerimaan.
“Optimisme Menkeu harus dilihat dengan kacamata realistis. Penghapusan defisit tidak hanya soal efisiensi, tapi juga soal keberanian melawan praktik penggelapan pajak yang selama ini menjadi masalah struktural. Tanpa reformasi administrasi yang konsisten, target itu bisa berakhir sebatas slogan,” jelas Yulianto.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara. “Kalau belanja negara dipangkas tanpa perencanaan matang, justru bisa menekan pertumbuhan. Kuncinya adalah pembenahan sistem pajak, perluasan basis pajak, dan transparansi pengelolaan anggaran,” pungkasnya.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
