Saatnya Deklarasi Ekonomi Rakyat: Soemitronomics di Bawah Komando Prabowo

- Publisher

Sabtu, 20 September 2025 - 14:21 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Padang,suarautama.id-

 

Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi-politik yang semakin tajam. Fenomena ini berpotensi mengancam stabilitas nasional jika tidak segera diatasi. Dalam konteks inilah Soemitronomics – pemikiran ekonomi politik ala Prof. Soemitro Djojohadikusumo – kembali relevan untuk menjadi panduan arah kebijakan pembangunan nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Soemitronomics bukan sekadar teori ekonomi, tetapi ideologi pembangunan yang menempatkan negara sebagai “orkestrator” pembangunan, memastikan industri strategis terlindungi, dan pemerataan ekonomi tercapai.

 

Sejarah dan Fondasi Soemitronomics

 

BACA JUGA :  Saudi Edu Expo 2026 Sukses Digelar, Antusiasme Pengunjung Melonjak Tiga Kali Lipat

Pemikiran Soemitronomics pertama kali tampak dalam karya Soemitro Kredit Rakyat di Masa Depresi (1943). Penerapan nyatanya terlihat pada Program Benteng era Kabinet Natsir (1950–1953) yang bertujuan melahirkan pengusaha pribumi dan menutup jurang kesenjangan warisan kolonial.

 

Program ini menjadi embrio Soemitronomics dan sejalan dengan gagasan John Maynard Keynes yang menekankan peran aktif negara dalam pemulihan ekonomi.

 

 

 

 

Relevansi di Era Presiden Prabowo

 

Presiden Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia menegaskan bahwa Indonesia harus mengelola kekayaan alamnya untuk kepentingan rakyat. Beberapa kebijakan yang sejalan dengan Soemitronomics antara lain:

BACA JUGA :  Proyek Rumjab Kapolres Barsel Naik Turun. Kabid BPP PUPR: Anggaran Jadi Kendala

 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – harus menggandeng warung rakyat (Warteg, RM Padang, Warung Sunda, dll) agar menciptakan multiplier effect ke UMKM.

 

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) – perlu dibangun dengan pendekatan bottom-up agar mandiri dan berkelanjutan.

 

Kebijakan Purbaya – stimulus Rp 200 triliun perlu disinergikan dengan sektor riil, diperluas ke BPD/BPR, serta diawasi ketat untuk mencegah kebocoran.

 

BACA JUGA :  Tanah untuk Rakyat, Bukan Oligarki : MPR RI Tegaskan Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat

 

Ajakan Nasional: Deklarasi Gerakan Ekonomi Rakyat

 

Penulis mengusulkan Deklarasi Gerakan Ekonomi Rakyat (DGER) sebagai momentum persatuan nasional untuk memotong rantai ketimpangan ekonomi. DGER diharapkan menjadi gerakan bersama seluruh komponen bangsa, layaknya Proklamasi 1945 atau Mosi Integral Natsir 1950.

 

Soemitronomics adalah oase bagi rakyat yang telah lama menunggu keadilan ekonomi. Presiden Prabowo diharapkan mengambil langkah berani untuk menghidupkan semangat Soemitro, menjadikan negara sebagai arsitek pembangunan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi di atas 6% dapat tercapai secara merata.

Penulis : Ziqro fernando

Editor : Ziqro fernando

Berita Terkait

Peneliti PBA FBS Universitas Negeri Jakarta Kembangkan Modul Digital Interaktif Berbasis AI untuk Pembelajaran Berbicara Bahasa Arab
Sengketa Tambang Barsel: Janji “Hibah” Alat Berat Berujung Penolakan di RDP
BEM STIKES Bina Bangsa Majene Bawa Aspirasi Sulawesi Barat di Pratemu Nasional XV BEM Nusantara 2026
Nitezen Ungkap Dugaan Pungli dan Mafia Tanah, Krisis Kepercayaan Terhadap ATR/BPN kabupaten Probolinggo Nampak Jelas
Warga Sapikerep Menunggu Keajaiban Keadilan, Dugaan Penganiayaan Tersangka Pelaku WNA Belum Ada Kepastian Hukum
Dua Pendaki Gunung Piramid Bondowoso Meninggal, Persatuan Kelana Alam Indonesia Ingatkan Pentingnya Keselamatan
Saudi Edu Expo 2026 Sukses Digelar, Antusiasme Pengunjung Melonjak Tiga Kali Lipat
Terindikasi Arogansi dan Tidak Kooperatif, ATR/BPN Kabupaten Probolinggo Enggan Bertanggung jawab 
Berita ini 81 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:59 WIB

Peneliti PBA FBS Universitas Negeri Jakarta Kembangkan Modul Digital Interaktif Berbasis AI untuk Pembelajaran Berbicara Bahasa Arab

Rabu, 5 Agustus 2026 - 22:28 WIB

Sengketa Tambang Barsel: Janji “Hibah” Alat Berat Berujung Penolakan di RDP

Rabu, 5 Agustus 2026 - 21:21 WIB

BEM STIKES Bina Bangsa Majene Bawa Aspirasi Sulawesi Barat di Pratemu Nasional XV BEM Nusantara 2026

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:06 WIB

Nitezen Ungkap Dugaan Pungli dan Mafia Tanah, Krisis Kepercayaan Terhadap ATR/BPN kabupaten Probolinggo Nampak Jelas

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:01 WIB

Warga Sapikerep Menunggu Keajaiban Keadilan, Dugaan Penganiayaan Tersangka Pelaku WNA Belum Ada Kepastian Hukum

Berita Terbaru

mancingjitu slot thailand slot thailand