Demo 25 Agustus 2025 di Depan Gedung DPR/MPR RI Berakhir Ricuh, Polisi Tangkap Ratusan Massa Aksi

- Publisher

Selasa, 26 Agustus 2025 - 12:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

ilustrasi Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dan kenaikan pajak.

ilustrasi Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dan kenaikan pajak.

SUARA UTAMA – Jakarta, 26 Agustus 2025 – Demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, berakhir dengan kericuhan. Bentrokan antara polisi dan massa aksi menyebabkan kemacetan di sejumlah titik di ibu kota. Aksi demonstrasi ini telah ramai di media sosial beberapa waktu sebelumnya, dengan ajakan untuk turun ke jalan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk rencana kenaikan gaji anggota DPR.

Massa mulai berkumpul sekitar siang hari di Gedung DPR/MPR, membawa spanduk dan poster yang menentang kenaikan gaji anggota dewan yang dianggap tidak manusiawi. Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi.

Awalnya, demonstrasi berlangsung damai, namun ketegangan meningkat ketika massa mencoba memasuki gedung DPR. Polisi kemudian menindak dengan menggunakan water cannon untuk menenangkan situasi. Karena tidak berhasil memasuki gedung, massa kemudian beralih menuju Tol Dalam Kota di Jalan Gatot Subroto yang sudah ditutup, memungkinkan mereka bergerak bebas menuju arah Pancoran.

Meski hujan deras mengguyur, massa tetap melanjutkan aksi protes dengan membawa sembilan poin tuntutan, antara lain menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, pembubaran DPR, penolakan kenaikan gaji anggota DPR, dan permintaan agar Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Kericuhan meningkat ketika rombongan pelajar dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, bergabung dengan massa yang masih bertahan di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang. Bentrokan tak terhindarkan, aparat kepolisian menembakkan gas air mata beberapa kali. Beberapa peserta yang terkena gas air mata sempat tumbang, namun ambulans segera memberikan pertolongan.

Selain bentrokan, terjadi juga aksi pembakaran. Sebuah motor terbakar, semakin memanas suasana. Pada pukul 20.34 WIB, massa sudah tidak terlihat di depan Gedung DPR/MPR RI, dan arus lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya hingga Palmerah Timur mulai lancar. Beberapa massa yang masih berseragam sekolah sempat terlibat bentrokan dengan polisi di bawah jembatan Slipi, namun pada pukul 20.12 WIB mereka berhasil dibubarkan.

BACA JUGA :  Muktamar XI Al-Khairiyah di Cilegon Berjalan Lancar, Ini Harapan Al-Khairiyah Tanggamus

Demonstrasi ini juga sempat mengganggu perjalanan KRL. PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengumumkan bahwa KRL rute Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang hanya beroperasi hingga Stasiun Kebayoran. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai kelanjutan demonstrasi.

Tanggapan Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang praktisi hukum dan perpajakan, memberikan tanggapan terkait proses pendataan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap massa aksi yang ditangkap. Menurutnya, meskipun Polda Metro Jaya tengah melakukan pendataan terhadap para massa aksi, proses tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pendataan semacam itu tidak dikenal dalam KUHAP, dan penangkapan sejumlah massa aksi oleh aparat kepolisian di depan Gedung DPR RI dapat dianggap cacat hukum,” ujarnya. Yulianto menambahkan, jika pendataan dilakukan dalam tahap penyelidikan, anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi seharusnya didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Namun, pada saat penangkapan kemarin, tidak ada Bapas yang mendampingi mereka.

Yulianto juga menyebutkan bahwa mayoritas peserta aksi yang ditangkap adalah anak-anak di bawah umur. Dari sekitar 370 orang yang ditangkap dan dibawa ke Mapolda Metro Jaya, sekitar 200 di antaranya merupakan anak di bawah umur, yang seharusnya mendapatkan pendampingan dari pihak berwenang.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Oknum Mantan Pimpinan Bank Jatim Capem Maron Diduga Blokir Nomor Whatsap Media, Aparatur Desa Mendesak Bank Jatim Segera Melunasi Hutangnya 
Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar
Gubernur Hidayat: APBD 2027 Instrumen Kesejahteraan Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen
Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP
Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya 
Andre Hariyanto Kantongi Sertifikat UKW Harian Kompas, Resmi Kompeten sebagai Wartawan Dewan Pers
Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
Oknum Kepala SDN Sumberagung Memilih Diam, Ketua DPC Projamin Geram Atas Dugaan Praktek Pungli dan Penjualan LKS
Berita ini 451 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 08:54 WIB

Oknum Mantan Pimpinan Bank Jatim Capem Maron Diduga Blokir Nomor Whatsap Media, Aparatur Desa Mendesak Bank Jatim Segera Melunasi Hutangnya 

Senin, 9 November 2026 - 22:22 WIB

Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar

Senin, 9 November 2026 - 19:52 WIB

Gubernur Hidayat: APBD 2027 Instrumen Kesejahteraan Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen

Senin, 9 November 2026 - 18:31 WIB

Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP

Minggu, 8 November 2026 - 09:51 WIB

Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya 

Berita Terbaru

FOTO: Suasana Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung (Akhmadi Sumaryanto/SUARA UTAMA)

Nasional

Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar

Senin, 9 Nov 2026 - 22:22 WIB

Chat via WhatsApp