SUARA UTAMA — Gelombang massa memadati alun-alun Kabupaten Pati sejak pagi hari. Ribuan warga dari berbagai kecamatan membawa spanduk, pengeras suara, dan semangat yang menyala-nyala. Tuntutan mereka satu: Bupati Pati harus mundur demi tegaknya keadilan. pada Rabu 13/8/2025
Aksi yang diinisiasi oleh berbagai elemen masyarakat — mulai dari aktivis LSM, tokoh agama, hingga mahasiswa — ini merupakan akumulasi kekecewaan publik atas kebijakan dan dugaan pelanggaran yang dianggap telah merugikan rakyat.
Latar Belakang Tuntutan
kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen., hingga lemahnya respon terhadap aspirasi warga menjadi pemicu utama. Situasi ini diperparah oleh laporan warga yang merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan strategis daerah.
Pendapat Pakar & Tokoh
Pakar hukum tata negara dari Universitas Diponegoro, Dr. Widodo Santoso, menyatakan bahwa desakan rakyat untuk pemimpin mundur adalah bentuk kontrol sosial yang sah.
“Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jika kebijakan bupati dianggap mencederai kepentingan publik, maka tuntutan mundur memiliki legitimasi moral,” ujarnya.
Sementara itu, KH. Ahmad Syaifuddin, tokoh ulama Pati, menegaskan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan amanah.
“Amanah bukan sekadar jabatan, tapi tanggung jawab moral. Jika amanah itu hilang, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri demi menjaga kehormatan dirinya dan daerah,” tegasnya.
Suara Aktivis & Masyarakat
Koordinator aksi, menyatakan bahwa tuntutan ini bukan sekadar kemarahan sesaat.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi, tetapi diabaikan. Rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Mundur adalah jalan terbaik,” katanya di tengah orasi.
Warga Desa Trangkil, Siti Aminah, menuturkan bahwa penderitaan warga kecil makin terasa.
“Harga kebutuhan pokok naik, proyek jalan di desa kami mangkrak, dan bantuan sosial tak merata. Kami butuh pemimpin yang peduli, bukan hanya janji,” keluhnya.
Sikap DPRD dan Respons Pemerintah
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, mengakui adanya gelombang ketidakpuasan publik. Ia menyatakan bahwa dewan akan memanggil Bupati untuk memberikan klarifikasi terbuka.Sementara pihak Pemkab Pati melalui juru bicaranya meminta publik menahan diri dan menunggu proses evaluasi internal.
Makna Gerakan
Pengamat politik Jawa Tengah, Retno Mulyani, menilai aksi ini sebagai alarm bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.
“Ketika jarak antara pemimpin dan rakyat terlalu lebar, krisis legitimasi tak terelakkan. Aksi Pati ini bisa menjadi preseden untuk daerah lain,” ujarnya.
Kesimpulan & Rekomendasi
Aksi “Suara Rakyat Mengguncang Pati” adalah cermin dari krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah. Ketika aspirasi diabaikan dan kebijakan dinilai tidak berpihak, masyarakat mengambil alih panggung demokrasi untuk menyuarakan haknya. Gelombang ini bukan sekadar protes, melainkan peringatan keras bahwa jabatan publik adalah kontrak sosial yang bisa dicabut oleh pemilik kedaulatan: rakyat.
Rekomendasi:
- Langkah Politik Berani — Bupati Pati sebaiknya menimbang opsi mengundurkan diri secara terhormat jika tidak lagi mampu mengemban amanah rakyat.
- Transparansi & Audit Publik — DPRD bersama lembaga independen perlu segera melakukan audit kebijakan, anggaran, dan program prioritas daerah.
- Dialog Terbuka — Pemkab Pati harus menggelar forum dialog lintas elemen masyarakat untuk membangun kembali komunikasi dan merumuskan solusi nyata.
- Penguatan Kontrol Sosial — Tokoh Ahama,Ormas, media, dan akademisi lokal perlu bersinergi mengawal pemerintahan agar transparan dan akuntabel.
Gerakan ini mengajarkan bahwa demokrasi hidup bukan di gedung-gedung pemerintahan semata, tetapi di jalanan ketika suara rakyat benar-benar menyatu. Pati sedang mengirim pesan penting: keadilan tidak menunggu, dan rakyat tidak akan diam.
Sumber Berita : Referensi 1. Radar Kudus, Liputan Aksi Warga Pati (2025). 2. Suara Merdeka, Investigasi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Pati (2025). 3. Tribun Jateng, Pernyataan DPRD Pati Soal Pemanggilan Bupati (2025). 4. Tempo.co, Analisis Krisis Legitimasi Kepala Daerah di Jawa Tengah (2025). 5. Komnas HAM, Laporan Tahunan Kebebasan Berpendapat (2024).
