SUARA UTAMA- Dalam sistem demokrasi, anggota DPR maupun DPRD seharusnya menjadi corong utama aspirasi rakyat. Mereka dipilih langsung oleh rakyat, digaji dari uang rakyat, dan diberi mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun di lapangan, kenyataannya sering kali tidak demikian. Yang lebih diutamakan bukan kepentingan publik, melainkan kepentingan partai.
Peristiwa terakhir yang mencuat—saat Fraksi PDIP walk out dari rapat paripurna DPRD Jawa Barat karena merasa martabatnya dilecehkan oleh pernyataan Gubernur—menjadi salah satu contoh nyata. Apakah persoalan yang dipermasalahkan menyangkut nasib rakyat banyak, atau hanya soal gengsi politik dan ego kelembagaan?
Kita tidak sedang mengecilkan pentingnya martabat lembaga legislatif. Tapi publik berhak bertanya: di mana posisi rakyat dalam skala prioritas para wakilnya? Mereka menikmati gaji belasan juta rupiah per bulan, ditambah berbagai fasilitas dan tunjangan—semuanya berasal dari pajak rakyat. Tapi ketika rakyat menjerit karena kekurangan air bersih, jalan rusak, atau pendidikan yang tak terjangkau, suara mereka tak selalu sampai ke meja parlemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu akar masalahnya adalah sistem politik kita yang sangat partai-sentris. Untuk bisa maju sebagai calon legislatif, seseorang harus mendapat restu partai. Maka, loyalitas kepada partai sering kali mengalahkan keberpihakan kepada rakyat. Saat partai punya agenda tertentu, suara rakyat bisa diabaikan. Dan ketika rakyat membutuhkan pembelaan, tak satu pun anggota dewan berani bicara jika fraksi belum memberi sinyal.
Ironi ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Di berbagai daerah lain—termasuk Lampung—masyarakat menyaksikan langsung bagaimana DPRD lebih sibuk dengan manuver politik ketimbang membahas solusi atas persoalan-persoalan dasar rakyat. Padahal, demokrasi sejati tidak berhenti di bilik suara lima tahun sekali. Demokrasi hidup dalam ruang-ruang pengawasan dan partisipasi yang berkelanjutan.
Sudah saatnya rakyat Lampung (dan Indonesia) bersuara lebih keras. Jangan biarkan kursi empuk kekuasaan membuat para wakil lupa siapa yang mereka wakili. Jika mereka hanya hadir saat kampanye lalu menghilang setelah terpilih, maka kita berhak bertanya: siapa sebenarnya majikan mereka?
Rakyat harus lebih aktif mengawasi, mengkritik, bahkan mengevaluasi kinerja wakil-wakilnya. Karena yang menggaji mereka bukan ketua partai, bukan elit politik, tapi kita—rakyat biasa yang setiap bulan membayar pajak tanpa jeda. Wakil rakyat boleh duduk di sana berkat partai, tapi mereka berdiri di sana karena mandat kita. Dan mandat itu tidak boleh dikhianati.
Penulis : Oleh: Aswadi Sy
Editor : Nafian Faiz
