SUARA UTAMA, Pandeglang – Puluhan mahasiswa pandeglang berunjuk rasa di depan tugu jam pandeglang , menuntut agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) , pada Jum’at (20/09/2024).
Aksi ini dipicu oleh dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye politik, yang dianggap melanggar prinsip netralitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa juga membawa spanduk bertuliskan “ASN Harus Netral dan netralitas pilkada” dan “pilih pemimpin yang Soleh dan tidak korupsi”. Aksi ini gabungan dari mahasiswa berbagai kampus yang ada di Pandeglang. Adapun aksi ini aksi damai.
Pihak kepolisian mengawasi jalannya demonstrasi ini dan diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya netralitas dalam pelayanan publik.
Demonstrasi ini mendapat perhatian luas, dengan banyak mahasiswa menyuarakan keprihatinan mereka terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh ASN. Mereka menuntut agar lembaga terkait mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang terbukti melanggar ketentuan netralitas.
- Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP
- DPRD Pangkalpinang Beri Dukungan Penuh Kontingen Porprov VII, Targetkan Juara Umum dan Junjung Sportivitas
- Ribuan Atlet Bersaing di Porprov VII Babel 2026, Ajang Pembinaan Prestasi dan Penggerak Ekonomi Daerah
Dalam orasinya irbon Tarmon selaku mahasiswa pandeglang mengatakan dalam memilih Pemimpin bupati pandeglang dan gubernur Banten dalam pilkada serentak 2024 harus yang jujur, tidak terlibat praktik korupsi dan juga memiliki visi yang fisioner.
“Kita harus menekankan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menilai rekam jejak calon dan berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.” ujuarnya.
Dandi ramadhan saat orasinya juga menyampaikan, dugaan banyaknya Potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cenderung tidak netral dan terafiliasi dalam salah satu Calon Kepala daerah dalam Pilkada kabupaten Pandeglang sebagai kilas balik bahwa Bawaslu, BKPSDM kabupaten Pandeglang dalam Hal ini lemah dan terkesan tidak serius dalam menangani pelanggaran pelanggaran ASN dalam Pilkada 2024,
“Saya menduga ASN kabupaten pandeglang tidak netral dalam momentum pilkada serentak 2024,dan pengakomodiran aparatur sipil negara sampai ke akar rumput pemerintahan desa di kabupaten pandeglang,sungguh sangat ironis sistem demokrasi kabupaten pandeglang tidak berjalan baik, sehingga menciderai semangat UU 05 Tahun 2023 Tentang ASN.” ungkapannya saat orasi.
Dengan aksi ini, mahasiswa berharap dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak hanya fokus pada slogan, tetapi juga pada substansi yang diusung oleh para calon pemimpin. Penegakan netralitas ASN dan pemilihan pemimpin yang berintegritas menjadi kunci untuk masa depan Banten yang lebih baik.
