instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik tertangkap tangan

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang praktisi pajak dan hukum, memberikan penjelasan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Meskipun tidak selalu memenuhi kriteria dalam KUHAP, KPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan OTT guna menanggulangi tindak pidana korupsi. Penjelasan ini disampaikan dalam diskusi mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hukum

Tertangkap Tangan dan OTT dalam Konteks Hukum Pemberantasan Korupsi

Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 22 Agustus 2025 - 09:54 WIB

Jumat, 22 Agustus 2025 - 09:54 WIB

Oleh: Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP – Praktisi Pajak dan Hukum SUARA UTAMA – 22 Agustus 2025 – Dalam hukum pidana Indonesia, istilah tertangkap…